Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi. FOTO; Medcom.id/Suci Sedya Utami.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi. FOTO; Medcom.id/Suci Sedya Utami.

Bea Cukai Tindak 422 Kasus Pelanggaran Jastip

Ekonomi bea cukai Geliat Bisnis Jastip
Eko Nordiansyah • 27 September 2019 17:28
Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menertibkan sebanyak 422 kasus pelanggaran usaha jasa titipan (jastip). Total hak negara yang berhasil diselamatkan dari pelanggaran jastip sampai dengan 25 September ini sekitar Rp4 miliar.
 
"Sebanyak sekitar 75 persen kasus jasa titipan didominasi oleh barang-barang berupa pakaian, berikutnya kosmetik, tas, sepatu, dan barang-barang yang bernilai tinggi lainnya," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
 
Dirinya menambahkan penindakan terkini yang dilakukan Bea Cukai Soekarno-Hatta dilakukan terhadap satu rombongan yang menggunakan modus memecah barang pesanan jasa titipan kepada orang-orang dalam rombongan tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dalam rombongan tersebut terdapat empat belas orang. Masing-masing orang setidaknya membawa tiga hingga empat jenis barang yang terdiri dari tas, sepatu, iPhone 11, kosmetik, pakaian, dan perhiasan," jelas dia.
 
Menurut Heru, keberhasilan petugas dalam mengendus modus splitting barang jasa titipan diawali dari informasi masyarakat. Kemudian petugas melakukan analisis diikuti dengan penindakan terhadap penumpang yang telah dicurigai.
 
"Bea Cukai mendapatkan informasi masyarakat dan kemudian melakukan analisis. Setelah itu kami cocokan informasi dengan daftar penumpang. Dalam hal ditemukan kecocokan petugas akan mengatensi penumpang dan melakukan penindakan terhadap penumpang tersebut," ungkapnya.
 
Modus splitting masih menjadi metode yang kerap digunakan para penyedia jasa titipan. Hal ini untuk mengakali batas nilai pembebasan sebesar USD500 per penumpang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
 
Selain itu, metode lain yang juga sering dilakukan para pelaku jasa titipan adalah dengan menggunakan kurir dan melalui barang kiriman.
 
Dalam hal ditemukan pelanggaran oleh petugas Bea Cukai, maka batas nilai pembebasan tidak berlaku. Selain itu, pelaku jasa titipan juga diminta untuk membuat Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) dan membayar kewajiban berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
 
"Jika pelaku jasa titipan ternyata tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), maka petugas akan meminta untuk membuat NPWP agar datanya dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," pungkas dia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif