"Kita menyiapkan pendanaan tanggap darurat untuk bencana Rp4 triliun sampai Rp5 triliun," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolasi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 26 September 2019.
Askolani menjelaskan dana tersebut lebih kecil dari anggaran tahun lalu. Hal ini dikarenakan bencana alam tahun ini disertai dengan kebakaran hutan dan lahan.
"Dimana kemudian kita pindahkan ke BNPB eksekusi, membantu membatasi kebakaran hutan, kita bisa penuhi sampai akhir tahun," ungkap dia.
Adapun dana darurat bencana tahun depan bisa dialokasikan untuk melanjutkan rehabilitasi gempa Palu dan NTB. Namun, dana tersebut diprioritaskan bagi mitigasi bencana BMKG.
"Kita juga menyiapkan mitigasi bencana BMKG, di Palu, NTB dipilihkan untuk yang tidak rawan bencana lagi," pungkas dia.
Pemerintah sebelumnya menyediakan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp15 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Nilai tersebut meningkat dari realisasi sementara dana bencana 2018 yang sebesar Rp7 triliun.
Alokasi anggaran bencana tersebut meningkat karena masih membutuhkan biaya untuk pemulihan dan rekonstruksi atas peristiwa yang terjadi sepanjang 2018 lalu
Beberapa di antaranya, pemulihan daerah terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Kota Palu di Sulawesi Tengah, hingga tsunami Selat Sunda yang menerjang Banten, Lampung, dan sekitarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
