Jokowi berharap DPD bersama pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa. Menurutnya, dukungan DPD untuk memajukan daerah harus terus dilanjutkan.
"Peraturan daerah-peraturan daerah (perda) yang formal, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, di Gedung MPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Dirinya menambahkan, tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan.
"Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan," jelas dia.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 sebelumnya, Jokowi geram realisasi investasi di Indonesia masih terkendala birokrasi yang bertele-tele. Padahal, investasi dan ekspor menjadi kunci pertumbuhan ekonomi.
"Saya minta untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kalau ada investor terkait industri apa pun, beri izin. Mau mengolah bahan mentah, beri izin, tidak usah bertele-tele," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Investasi 2019 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa, 12 Maret 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
