Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pemerintah mendorong industri padat karya pada paket kebijakan ekonomi jilid enam. Hal ini agar target penyerapan tenaga kerja dua juta orang dapat tercapai mengingat industri padat karya merupakan penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.
"Jadi insentif apa yang bisa diberikan untuk industri padat karya seperti industri sepatu yang ruang ekspornya masih sangat besar. Karena beberapa prinsipal besar itu masih menaruh harapan untuk bisa produksi di Indonesia," ujar Franky dalam Diskusi Pakar Perlindungan Investor dan Kepastian Hukum dalam Berinvestasi di Widma Bisnis Indonesia, Jalan KH Mas Mansyur No 12A, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2015).
Ia menambahkan, usulan lain dalam paket kebijakan ekonomi keenam adalah mendorong ekspor bagi investor-investor yang sudah menyatakan produknya untuk diekspor. Dorongan tersebut dengan mempermudah perusahaan mendapatkan status dalam kawasan berikat.
"Jadi kalau investor itu diberikan status perushaan dalam kawasan berikat, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah untuk mendatangkan barang modalnya. Sehingga nantinya industri itu bisa lebih cepat dan nanti dimudahkan untuk ekspornya," papar dia.
Kemudian, tambah Franky, usulan lainnya adalah merealisasikan izin investasi izin konstruksi. Saat ini, banyak perusahaan yang terbengkalai karena investor sulit mendapatkan izin investasi izin konstruksinya.
"Kemudian ada juga PR (Pekerjaan Rumah) dari BKPM yang sedang berjalan adalah izin tiga jam dan izin investasi izin kostruksi. Izin tiga jam sudah bisa jalan, nah izin investasi izin konstruksi masih dalam penyempurnaan. Kita berharap di akhir November kita bisa memulai," pungkas Franky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
