Lino menjelaskan, sistem 'first come, firs service' tidak tepat diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok. Lantaran banyak kapal yang lebih urgent untuk mendapatkan pelayanan pertama seperti logistik bulog dan penumpang.
"Kalau saya diganti karena itu silakan saja, tapi tidak boleh mengorbankan orang banyak, negeri ini tidak boleh mengorbankan orang banyak," kata Lino, usai temu media di JS Luwansa Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Lanjut Lino, dia mengungkapkan, sebagai seorang menteri koordinator itu tidak memiliki kapabilitas teknis seperti ini. Seharusnya, menurut Lino, tataran seorang menteri adalah makro.
"Menteri itu tatarannya makro, bukan yang sifatnya teknis gitu, bongkar rel, come on, kasian negeri ini," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli meminta agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk mencopot jabatan RJ Lino sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II).
Hal itu dikatakan Rizal saat rapat pansus angket Pelindo II. Ia mengatakan karena selama ini dipimpin RJ Lino, Pelindo II telah merugikan negara dengan jumlah yang besar seperti dwelling time dan kasus Jakarta International Container Terminal (JICT).
"Kami akan menuliskan surat kepada Menteri BUMN agar saudara Lino dan siapa pun yang terlibat segera diganti," kata Rizal usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
