Aliansi yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin itu menyikapi deforestasi, degradasi lahan gambut, kebakaran hutan, mata pencaharian lokal, serta dampak iklim terkait dalam konteks pembangunan ramah lingkungan. Selain itu, inisiatif ini juga didukung sejumlah perusahaan yang memiliki komitmen pembangunan berkelanjutan yang bersifat transparan dan bertenggat waktu, seperti Asia Pulp & Paper Group (APP).
Alex Noerdin menandatangani peraturan untuk meluncurkan kemitraan ini, yang didasari atas tiga elemen kunci, yaitu kebijakan yurisdiksional pemerintah dan kerangka kerja institusional, model lanskap pembangunan berkelanjutan, serta perkembangan monitoring dan pelaporan.
"Sumatera Selatan kini mulai mengarah pada pola pembangunan ramah lingkungan dengan cara meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Praktek-praktek pengelolaan lahan dewasa ini yang bersifat business as usual berbahaya bagi lahan gambut kita yang sudah rapuh," ujar Alex dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Ia mengungkapkan, untuk beralih ke pola pembangunan ramah lingkungan dan melindungi sumber daya alam berharga, maka dibutuhkan sebuah pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. "Ini memang upaya yang ambisius, tapi ini merupakan satu-satunya opsi untuk mendatangkan perubahan yang berarti, menjamin proteksi lingkunghan, serta merangsang pertumbuhan ekonomi," papar dia.
Sementara itu, Managing Director Sustainability APP Aida Greenbury mengatakan, pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan satu-satunya cara untuk memproteksi lanskap alami Indonesia. "Kemitraan publik-swasta akan memainkan peran sangat penting dalam membantu komunitas-komunitas lokal mengelola lahan untuk pembangunan ekonomi serta melindungi hutan," tuturnya.
Kepala Perwakilan Indonesia untuk Zoological Society London melanjutkan Andjar Rafiastanto mengatakan, Indonesia telah kehilangan tutupan hutan cukup besar akibat kebakaran hutan yang belum lama terjadi. Menurut dia, hal ini tidak hanya mendegradasi area hutan dan mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada kesehatan jutaan warga di seluruh kawasan.
"Karena itu, ada urgensi untuk membentuk sebuah kerangka kerja pengelolaan lanskap terintegrasi yang dapat mendatangkan perubahan dan menjamin semua pemangku kepentingan menerapkan praktik terbaik, terutama dalam pengelolaan lahan gambut," tutup Andjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
