Ilustrasi (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Izin Usaha Dicabut, Bahan Baku Kayu Industri Anjlok 29%

Ekonomi kayu
Husen Miftahudin • 22 Desember 2015 18:08
medcom.id, Jakarta: Pemerintah mengenakan sanksi kepada sejumlah perusahaan dengan membekukan izin usahanya setelah kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk tidak mengizinkan penyiapan lahan penanaman baru pada lahan gambut.
 
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanti menilai, kebijakan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian usaha dan hukum bagi pemegang izin kehutanan yang telah berinvestasi sesuai dengan luasan areal dan masa konsesi izin.
 
Menurut dia, dampak kebijakan tersebut mengakibatkan turunnya pasokan bahan baku industri, terutama serpih dan bubur kayu. Pasokan bahan baku kayu dari hutan tanaman industri pada kuartal III-2015 sebesar 6,56 juta meter kubik atau turun 29 persen dibandingkan kuartal II-2015 yang sebesar 9,26 juta meter kubik.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penurunan terjadi terutama dari daerah bencana kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut bisa berujung pada melemahnya kinerja ekspor, menurunnya devisa, perolehan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berakibat pada melemahnya perekonomian nasional," ujar Purwadi, dalam diskusi 'Proyeksi Pertumbuhan Industri Pulp and Paper', yang diadakan Forum Wartawan Industri (Forwin), di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2015).
 
Tak hanya itu, dia menambahkan, kebijakan tersebut membuat penerimaan devisa dari industri pulp yang saat ini mencapai USD5,6 miliar dipastikan akan menurun tajam pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu, Purwadi berharap agar pemerintah bisa mengizinkan kembali kegiatan operasional Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
 
"Ini untuk untuk menghidari stagnasi kegiatan di lapangan dan meninjau ulang kebijakan pembekuan dan pencabutan izin. Ke depan seyogyanya diarahkan pada pembinaan kepada pemegang izin," papar dia.
 
Sementara itu, terhadap lahan gambut yang telah dikelola oleh pemegang izin dengan tata kelola air yang baik atau tidak terbukti melakukan pembakaran, pemerintah diharapkan tetap memberi kesempatan guna menyelesaikan pembangunan hutan tanaman sesuai areal yang ditetapkan, sebelum adanya kajian survei topografi secara detail untuk penetapan fungsi lindung dan fungsi budidaya.
 
Purwadi menegaskan, penyelesaian permasalahan kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan secara kolaboratif bersama karena kebakaran terjadi bukan hanya di areal pemegang izin, tetapi juga di hutan negara lainnya seperti hutan lindung dan hutan konservasi. Bahkan, kebakaran bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara di belahan dunia dari Amerika hingga Australia.
 
"APHI memastikan akan mendukung pemerintah dalam penataan dan pengelolaan lahan gambut. Untuk itu, upaya-upaya tata kelola yang baik pemegang izin, seperti tata kelola air, hasil survei topografi baik dari hasil survei lapangan maupun dengan menggunakan teknologi seperti LIDAR dapat diintegrasikan dengan hasil survei pemerintah sehingga dapat mencakup satu kawasan ekosistem landscape," pungkas Purwadi.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif