NEWSTICKER
Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama dengan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid. FOTO: Dekopin
Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama dengan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid. FOTO: Dekopin

MPR Diminta Dukung Pertumbuhan Koperasi di Indonesia

Ekonomi koperasi
Medcom • 04 Februari 2020 10:03
Jakarta: Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengamandemen Pasal 33 UUD 1945. Melalui amandemen, Dekopin meminta kata koperasi diletakkan kembali ke dalam konstitusi NKRI, yang harapannya bisa menjadi katalis positif agar koperasi tumbuh lebih maksimal di masa mendatang.
 
Hal itu ditegaskan Nurdin Halid saat bersama jajaran pengurus Dekopin periode 2020-2024 beraudiensi dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Turut mendampingi Nurdin Halid yakni Wakil Ketua Umum Ferry Juliantono.
 
"Kami minta Ketua MPR ikut mendorong koperasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional. Karena itu, Dekopin mendesak MPR mengamandemen Pasal 33 agar kata koperasi kembali dimasukkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945," tuturnya, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dekopin, lanjutnya, juga meminta DPR RI dan pemerintah untuk segera menerbitkan UU Sistem Perekonomian Nasional sebagai produk turunan langsung dari Pasal 33. "Implikasinya lari ke RUU Perkoperasian yang hingga kini belum disahkan," ujar Nurdin Halid.
 
Fakta menunjukkan, tambahnya, banyak pasal dalam UU sektoral saling tumpang tindih dan cenderung liberal. Di sisi lain, berbagai kebijakan pemerintah kurang mendukung pengembangan koperasi sebagai arus utama perekonomian nasional. Faktanya, banyak masyarakat Indonesia suka dan senang berkoperasi.
 
Terlepas dari banyak masalah dalam manajemen koperasi di Indonesia, masyarakat melihat koperasi sebagai organisasi ekonomi favorit karena di sana ada kebersamaan untuk membangun usaha. Perjuangan memasukkan kata koperasi ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 adalah perjuangan panjang.
 
"Waktu itu, MPR memutuskan bagian penjelasan UUD 1945 dihapus. Itu tidak masalah. Tetapi kami meminta agar kata koperasi di bagian penjelasan pasal 33 ayat 1 tidak dihapus, melainkan dimasukkan ke dalam batang tubuh,” ujar Nurdin Halid.
 
Nurdin menjelaskan memperjuangkan amandemen pasal 33 UUD 1945 dan lahirnya UU Sistem Perekonomian Nasional adalah dua agenda strategis yang tercantum dalam Panca Program Dekopin 2020-2024. Dekopin juga berharap, RUU Perkoperasian segera disahkan karena carry over dari DPR periode sebelumnya.
 
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi gagasan dan aspirasi gerakan koperasi Indonesia. Ia menegaskan keberadaan TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi menjadi landasan pengembangan koperasi Indonesia.
 
Koperasi, lanjutnya, sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas dari negara kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.
 
"Ada rencana Kementerian Koperasi dan UKM memasukan RUU Perkoperasian dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. MPR RI mendorong pemerintah sebagai inisiator RUU Perkoperasian agar jika pun memasukan masalah koperasi ke Omnibus Law, tidak melupakan spirit TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998," pungkas Bamsoet.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif