NEWSTICKER
Menteri BUMN Erick Thohir - - FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami
Menteri BUMN Erick Thohir - - FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami

Erick Thohir Bagi BUMN Jadi 15 Subholding

Ekonomi holding bumn kementerian bumn Erick Thohir
Media Indonesia • 22 Februari 2020 12:02
Jakarta: Menteri BUMN Erick Thohir tengah memetakan jumlah subholding atau klaster perusahaan pelat merah. Pembentukan subholding itu bertujuan agar pengelolaan perusahaan menjadi lebih solid.
 
Sebanyak 142 perusahaan BUMN nantinya akan digabungkan ke dalam 15 subholding yang ditangani kedua wakil menteri (wamen) BUMN. Kemudian setiap wamen akan mengelola tujuh subholding. Sementara itu, satu subholding tersisa akan terdiri atas BUMN dead-weight, yakni perusahaan yang tidak sehat.
 
"Ya, kira-kira 15 (subholding), tapi belum selesai. Ini lagi di-mapping karena tidak mungkin wamen-wamen, termasuk saya, mengontrol 142 perusahaan. Belum tambah lagi perusahaan anak, cucu, dan cicit," ungkap Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, dengan melakukan pemetaan, bisnis BUMN dapat lebih terkontrol dan kompetitif sehingga dapat memberikan manfaat kepada negara.
 
"Kami mau ada fokus bisnisnya supaya lebih terkontrol dan bisa lebih kompetitif, value chain-nya nyambung, dan menciptakan expertise dan bersaing," katanya.
 
Erick menjelaskan perusahaan BUMN yang masuk golongan dead-weight akan di-review lagi terkait kebijakan merger atau likuidasi. Dalam review itu akan dipetakan BUMN yang secara bisnis tidak sehat, tetapi secara fungsinya sangat berkaitan dengan penugasan negara.
 
Dia menambahkan, terkait kebijakan merger dan likuidasi pihaknya membutuhkan review dari komisaris perusahaan BUMN. Hal ini mengingat komisaris merupakan perwakilan pemegang saham yang lebih paham kinerja perusahaan BUMN dan anak usahanya.
 
Erick mencontohkan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. yang saat ini sudah siap untuk membubarkan lima anak usahanya. Hal itu bukan atas dasar permintaannya, melainkan berdasarkan hasil review dewan komisaris Garuda sendiri.
 
"Proses likuidasi ini dari komisaris dan direksi karena kan mereka yang bisa melihat duluan apa saja yang tidak efisien. Jadi, diutamakan direksi dan komisaris yang mengambil keputusan karena mereka yang mengurus day to day," pungkasnya.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif