"Mereka menuduh, karena tidak pernah menjelaskan terhadap konten atas empat persoalan yang dipersoalkan mereka," kata Herman, dalam diskusi Lawan Parlemen Uni Eropa, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Mei 2017.
Ada empat alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan larangan impor minyak sawit dari Indonesia, yaitu industri sawit menciptakan deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, mempekerjakan anak, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Parlemen Uni Eropa menganggap industri sawit Indonesia sebagai salah satu pemicu masalah-masalah tersebut. Sangkaan tersebut disetujui oleh 640 anggota Parlemen Uni Eropa, sedangkan 18 lainnya menolak, dan 28 memilih abstain.
Herman menjelaskan, memang pada satu sisi resolusi itu bisa dijadikan bahan interospeksi ke dalam. Namun, bicara soal nasionalisme, harus ada bentuk perlawanan atas resolusi itu.
Masalah deforestasi, misalnya. Herman mengatakan, Parlemen Uni Eropa tidak menjelaskan unsur esensial yang dimaksud. Kemudian, soal perusahaan sawit mempekerjakan anak di bawah umur, Uni Eropa juga tidak melampirkan bukti terhadap tuduhan yang disangkakan. "Di mana ada perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur?" katanya, bertanya.
Perihal tuduhan pelanggaran HAM juga tidak dijelaskan secara rinci. Herman menegaskan, harusnya Parlemen Uni Eropa menjelaskan secara gamblang bentuk pelanggaran HAM yang dimaksud.
Kemudian, soal korupsi. Uni Eropa tidak menjelaskan secara detail tuduhan tersebut. "Kalau pun ada yang bertentangan dengan hukum dan kemudian berindikasi korupsi, itu sangat kasuistik," kata Herman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
