Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan. (FOTO: ANTARA/Hendri)
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan. (FOTO: ANTARA/Hendri)

Pengunaan TKDN Rendah, Kemenperin: BUMN tak Transparansi Anggaran Belanja

Annisa ayu artanti • 12 April 2017 16:38
medcom.id, Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan implementasi penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) masih rendah. Terutama penggunaan TKDN oleh perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, sebenarnya sudah banyak aturan yang dibuat oleh Kemenperin untuk mendorong penggunaan TKDN. Namun sayangnya implementasinya tidak optimal.
 
Sering kali, ia menyebut instansi-instansi tidak melakukan transparansi anggaran belanja dan penggunaan TKDN. Terutama, perusahaan BUMN. Padahal, penggunaan TKDN sangat didorong untuk memajukan industri nasional.

"Peraturannya sudah banyak, Menperin sudah banyak sekali tapi dalam pelaksanaannya itu sering kali tidak, karena perencanaannya tidak transparan. Tadi dibahas satu tim yang akan memungkinkan perencanaan yang lebih transparan untuk belanja-belanja pemerintah terutama BUMN," jelas Putu saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu 12 April 2017.
 


 
Putu menjelaskan, setiap belanja yang dikeluarkan oleh BUMN menguntungkan negara bukan pengusaha asing. Namun, ia pun tidak menampik, hal tersebut terjadi karena anggaran belanja yang dikeluarkan sering kali mendadak sehingga industri dalam negeri belum bisa mempersiapkannya.
 
"Supaya jangan sampai kita punya belanja tapi yang diuntungkan adalah asing, padahal itu barang-barang yang bisa diproduksi di sini. Tapi karena kebutuhan mendadak seringkali ambil dari luar," ucap dia.
 
Jalan keluarnya, kata Putu, mempersiapkan perencanaan dengan baik. Pemerintah akan membuatkan tim yang akan memonitor anggaran belanja instansi suapaya tidak dadakan. Pemerintah juga akan meminta supaya anggaran belanja dibuat lebih transparan sehingga TKDN bisa disiapkan.
 
"Nah sekarang kita akan buatkan tim monitor ini semua supaya belanjanya jangan dadakan. Harusnya dibuat transparan supaya industri dalam negeri bisa bersiap-siap. Dia tidak tiba-tiba tiga bulan sebelumnya ada kebutuhan, mungkin utilisasi pabriknya sudah penuh sehingga tidak mungkin dia bisa penuhi, sehingga dapat kesan industri dalam negeri tidak mampu," tutup dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan