"Bukan pakai mekanisme Kartu Indonesia Pintar ya, tetap pakai BLT (bantuan langsung tunai) atau BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat)," ucap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).
Meski demikian, katanya tidak menutup kemungkinan apabila mekanisme itu nantinya digunakan. Pasalnya pemerintah sudah menyiapkan kompensasi dalam postur APBNP 2014 sebesar Rp 5 triliun untuk kenaikan harga BBM subsidi. Maka bukan tidak mungkin, dana tersebut nantinya dialokasikan untuk KIP dan KIS.
"Kan ada kompensasi, tapi mungkin kalau tools-nya (KIP dan KIS) mau dipakai sih bisa aja. Tapi belum tau, kita belum detailkan," katanya.
Sementara, kalau tak ada kenaikan harga BBM, dana tersebut memang tidak bisa dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya. Namun, bukan berarti dana itu hangus, karena fungsi anggaran tersebut untuk mengendalikan defisit yag dipatok 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).
" Bukan hangus, itu untuk kendalikan defisit kalau misalnya pendapatan berkurang nah itu bisa. Kita akan pakai semua jurus, jurusnya ya untuk mengendalikan APBN, baik belanja maupun pendapatannya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
