Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai pelantikan Presiden dan Wapres di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019 (Foto:Antara/Sigid Kurniawan)
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai pelantikan Presiden dan Wapres di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019 (Foto:Antara/Sigid Kurniawan)

Omnibus Law Disebut Upaya Pangkas Disparitas Pembangunan Ekonomi

Ekonomi berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 21 Oktober 2019 14:06
Jakarta: Anggota DPR RI Johnny G Plate menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo (Widodo) membentuk undang-undang kategori omnibus law.
 
Wacana tersebut akan dijabarkan ke dalam dua rancangan undang-undang (RUU), yaitu Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM.
 
"Kami mendukung yang terkait dengan capaian lapangan pekerjaan, dukungan terhadap UMKM. Itu kami berikan dukungan," kata Johnny ditemui di lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus NasDem itu menilai omnibus law memiliki tujuan baik. Salah satunya memangkas disparitas pemanfaatan pembangunan dan perekonomian.
 
"Kita bergerak maju bersama-sama. Jangan sampai nanti trickle up effect (efek menetes ke atas), terus kita pertahankan tanpa memerhatikan bottom up (keterlibatan masyarakat)," katanya.
 
Mantan anggota Komisi XI DPR RI ini menyebutkan kedua sisi tersebut harus diperhatikan. Pembangunan industri besar harus diikuti dengan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
 
"Dari atas perlu industri-industri besar dibangun, manufaktur, dan segi jasa. Tapi dari bawah ke atas juga harus kita perhatikan. Oleh karena itu perlu dilibatkan UMKM yang melibatkan sebagian besar masyarakat kita," ucapnya.
 
Lebih lanjut Johnny menilai wacana omnibus law merupakan bentuk kodifikasi beberapa UU. Beberapa UU akan digabungkan ke dalam satu aturan. Langkah tersebut dianggap sebagai upaya meningkatkan aturan untuk menghadapi tantangan internal dan global.
 
"Nah, niat presiden untuk mengurangi atau menyederhanakan UU dengan meningkatkan kualitas UU ini harus kita dukung," ujar Johnny.
 

(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif