AJB Bumiputera 1912. Foto : Mi/Atet.
AJB Bumiputera 1912. Foto : Mi/Atet.

Kekurangan Likuiditas Bumiputera Jadi Masalah Paling Krusial

Ekonomi bumiputera
Husen Miftahudin • 18 November 2019 21:54
Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menyebut permasalahan kekurangan likuiditas yang membelit AJB Bumiputera 1912 merupakan masalah industri jasa keuangan paling krusial yang mesti diselesaikan. Pasalnya Bumiputera merupakan asuransi berbentuk mutual, pemegang saham adalah pemegang polis itu sendiri.
 
"Bumiputera ini kan mutual, jadi menunggu PP (Peraturan Pemerintah) dari Presiden untuk de-mutual," ujar Dito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2019.
 
Menurutnya, bentuk mutual yang dimiliki Bumiputera sulit untuk memecahkan masalah kekurangan likuiditas akibat perusahaan tak mampu membayar polis. Dito yakin perubahan bentuk dari mutual ke de-mutual membuat Bumiputera lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nah ini nanti (pemegang polis di perusahaan) akan (diwakilkan oleh) BPA, Badan Perwakilan Anggota. Jadi nanti (Bumiputera) bukan mutual lagi, lebih mudah menyelesaikannya. Mungkin ya, saya enggak bisa jelaskan," tuturnya.
 
Dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi XI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung selama lebih dari 10 jam, salah satu kesimpulannya adalah membentuk panitia kerja (panja) Bumiputera. Diketahui pembentukan Panja Bumiputera itu harus dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
 
"Saya sih pengennya sebelum reses Desember (pembentukan Panja Bumiputera). Tapi saya kira kalau waktunya tinggal seminggu lagi," ucap dia.
 
Saat diminta penjelasan lebih lanjut terkait upaya OJK dalam penyelamatan Bumiputera, Dito enggan mengungkapkan. Dia bilang, rapat kerja terkait permsalahan industri jasa keuangan termasuk Bumiputera sudah disepakati dilakukan secara tertutup.
 
"Tadi terutup, saya enggak boleh kasih taku, enggak etis. Saya khawatir presepsi masyarakat jadi malah khawatir. Intinya sudah ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, OJK, dengan Kemenkeu. Pokoknya sudah ada langkah-langkah lah," tegasnya.
 
Bumiputera merupakan perusahaan asuransi satu-satunya yang berbentuk mutual. Padahal konsep mutual sudah tidak diakui lagi dalam Undang-Undang Asuransi yang baru.
 
Salah satu pertimbangan konsep mutual tak digunakan lagi lantaran perusahaan bakal kesulitan jika ada masalah dalam perusahaan tersebut. Tidak adanya pemegang saham dalam perusahaan membuat tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban untuk menyelesaikan masalah perusahaan.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif