Pengamat dan peneliti ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) Ina Primiana mengatakan, mahalnya biaya distribusi logistik ini akibat kapasitas terpasang kontainer yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok sudah kelebihan kapasitas sehingga waktu tunggu bongkar muat (dweeling time) menjadi semakin lama.
"Walaupun digeser, tidak mungkin juga terlalu dekat dan tidak boleh kurang dari 10 kilometer (km). Karena ditakutkan kapal-kapal akan bahaya karena banyak pipa di sana. Harus beralih dari sana, karena sudah tidak mungkin," ujar Ina saat dihubungi Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (10/4/2015).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan kebutuhan Indonesia dalam mendukung Pelabuhan Tanjung Priok adalah mendesak. Sehingga jika pemerintah memaksakan untuk membangun pelabuhan baru, maka akan bisa beroperasi di atas 2020.
"Pembangunan pelabuhan itu butuh waktu lama dan bisa mencapai lebih dari 2020 selesainya. Padahal di Tanjung Priok sendiri sudah overload," papar dia.
Maka itu, sambung Ina, pemerintah saat ini harusnya lebih mengoptimalkan pelabuhan lain seperti Pelabuhan Cirebon. Selain bisa dimaksimalkan saat ini, pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tersebut juga dapat menampung kontainer dalam jumlah besar, sehingga dapat membantu bongkar muat kapal Pelabuhan Tanjung Priok.
"Lebih cepat dan lebih murah daripada membangun Pelabuhan Cilamaya yang kemungkinan akan selesai dalam beberapa tahun mendatang," ujar dia.
Industri timur, jelas dia, tidak perlu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah overload, melainkan optimalkan ke Pelabuhan Cirebon. Pelabuhan Tanjung Priok untuk industri dari barat, sedangkan Pelabuhan Cirebon untuk industri timur.
"Apalagi saat ini Kementerian Pekerjaan Umum juga sedang menyelesaikan tol Cikapali yang jika selesai pengerjaannya, maka akan semakin mudah bagi distribusi logistik dari Pelabuhan Cirebon," ungkap Ina.
Selain itu, dia berharap pemerintah memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan kereta api untuk mendukung distribusi logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Cirebon.
"Cari solusi untuk ke Tanjung Priok dan Cirebon sebagai pendukung infrastruktur seperti kereta api dan jalan. Utamanya pemerintah harus membangun kereta api agar distribusi logistik bisa ditekan hingga seminimal mungkin," tegas Ina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
