medcom.id, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa dalam investasi dan program pengembangan industri, pelaku usaha mempunyai peranan penting dalam transformasi dari skema business as usual menuju industri hijau. Lebih dari itu, dibutuhkan biaya yang tinggi dan bisa didukung dari industri perbankan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan dapat memberikan payung hukum untuk mengembangkan industri nasional menuju industri hijau dalam proses produksi dengan menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya menilai, selama ini banyak pelaku usaha yang belum paham pengelolaan risiko yang timbul dari proyek pembangunan, terutama bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
"Jika melihat degradasi hutan memang datanya cukup dahsyat, terutama periode 1996-2006, mencapai dua juta hektare (ha). Namun, sudah menurun drastis dari 2006 sampai 2014, sudah 600 ribu ha. Masih terjadinya kerusakan alam dikarenakan masih belum tersosialisikannya dengan baik mengenai insentif di investasi hijau ke kalangan pengusaha," jelasnya.
Menurut Siti, kebijakan pemerintah untuk investasi hijau sudah ada beberapa. Misal, soal reputasi melalui program penilaian peringkat perusahaan seperti proper hijau, hitam dan lainnya.
"Perusahaaan memang harus efisien dan untung, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan," jelas Siti.
Siti menegaskan, untuk melakukan investasi hijau yang ramah lingkungan memang membutuhkan dana yang besar. "Untuk itu, KLHK mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat regulasi pendukung agar perbankan dan lembaga pembiayaan mau memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang ramah lingkungan," pungkas Siti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
