Luhut menjelaskan kedatangannya ke lokasi tersebut dalam rangka meninjau progres pembangunan Meikarta. Apalagi pembangunan proyek kota terencana itu sejalan dengan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Bekasi.
"Pemerintah mengkaji kemungkinan Bekasi, Karawang, Purwakarta itu menjadi KEK atau apapun namanya. Kemudian saya ditunjuk untuk mengoordinasikan itu. Setelah itu hari Minggu saya melihat dengan heli daerah itu dan saya singgah di salah satu model di Meikarta," ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis 2 November 2017.
Luhut pun meminta masyarakat untuk tidak berburuk sangka. Pemerintah, katanya, tak melakukan 'kongkalikong' dan menjual idealisme di balik proyek Meikarta. Saat ini kemungkinan Meikarta masuk dalam KEK masih dikaji oleh Bappenas dan staf bidang infrastuktur Kemaritiman selama dua pekan.
"Semua tergantung hasil kajian Pak Ridwan ini. Jadi jangan berspekulasi. Tunggu lah. Kami masih punya idealisme, enggak bodoh-bodoh amat," tutur dia.
Luhut memastikan tak ada insentif fiskal bagi proyek swasta yang nantinya masuk KEK. Pemerintah hanya memberikan kemudahan perizinan.
"Saya ulangi, tidak minta insentif fiskal, mereka hanya minta kemudahan izin," imbuh mantan Menkopolhukam ini.
Adapun rencana membentuk kawasan ekonomi khusus di Bekasi untuk membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegritas antara Jakarta dengan Jawa Barat. KEK terbagi dalam beberapa zona, di antaranya pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain.
Jika terealisasi, Kabupaten Bekasi akan menambah jumlah daerah yang dijadikan pembentukan kawasan ekonomi khusus, sekaligus menjadi kawasan ekonomi khusus pertama di Jabar. Sebelumnya sejumlah daerah telah ditetapkan sebagai KEK, di antaranya Sorong, Morotai, Bitung, dan Lhokseumawe.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
