Perseroan sedianya akan melayani jasa kepelabuhanan untuk membongkar muat barang kargo curah kering dan basah yang izin konsesinya telah keluar sejak 14 November 2016 selama 75 tahun dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Melayani curah kering dan curah basah. Target keuntungan kita tahun ini Rp200 miliar lebih," kata Dirut PT KBS Tonno Sapoetro, di Cilegon, Rabu 11 Oktober 2017.
Tonno mengaku, meski melayani jasa kepelabuhanan umum dengan luas pelabuhan seluas 98 hektare (ha) ini tetap mengutamakan proses bongkar muat bahan baku produksi baja dan ekspor impor baja untuk kepentingan perusahaan induknya yang notabene berstatus BUMN.
"Tetap TUKS (Terminal untuk Kepentingan Sendiri) itu menempel, karena ada skala prioritas, begitu masuk (bahan baku produksi baja) itu harus diutamakan," jelasnya.
Dia menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah memerintahkan kalau perusahaan kepelabuhanan harus digabungkan alias holding. Terlebih kepada PT Krakatau Bandar Samudera (KBS).
"Secara spesifik Presiden Jokowi itu enggak memerintahkan holding antarpelabuhan," jelasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan kalau Presiden Jokowi berencana akan menyatukan 800 anak cucu perusahaan BUMN yang tidak seusai core bisnisnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
