Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Pesisir Nelayan Bibik Nurududdja menjelaskan, pembangunan reklamasi merupakan risiko besar bagi nelayan. Ketika pantai direklamasi maka tingkat penghasilan nelayan baik laki-laki maupun perempuan akan tergerus.
"Reklamasi pantai penghasilan kita turun, terutama disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang mengurangi jumlah ikan dan biota laut lain, serta biaya bahan bakar menjadi lebih besar, karena harus memutar otak untuk mencapai lokasi penangkapan," kata Bibik, ditemui dalam acara diskusi tentang UU Nelayan di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta, Minggu (10/4/2016).
Dengan tidak memasukkan reklamasi sebagai risiko di UU Nelayan, menurut Bibik, nelayan kecil tidak mendapatkan perlindungan, dan situasi ini akan merugikan perempuan dan anak-anak nelayan secara keseluruhan.
"Banyak yang dirugikan. Reklamasi tidak hanya di Jakarta saja, tapi daerah-daerah lain yang melakukan reklamasi. Ini sebagai catatan penting kalau reklamasi itu dijalankan," tegas Bibik.
Maka dari itu, Bibik menolak pembangunan reklamasi di seluruh Indonesia. Dia pun mengharapkan pemerintah agar tegas terhadap perusahaan yang mencoba membangun proyek reklamasi di Indonesia.
"Kita tolak reklamasi, kita harapkan pemerintah mengikuti aspirasi kita, agar pembangunan reklamasi itu diolak dan tidak jadi dibangun di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tapi daerah lainnya," pungkas Bibik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
