"Sudah ditandatangani, penjaminan juga sudah, berarti saya tinggal tunggu selesainya," tegas Presiden Joko Widodo saat menyaksikan penandatanganan financial closing lima proyek tol di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).
Jokowi mencatat janji penyelesaian proyek pada 2018. Janji pelaksana proyek menjadi dasar bagi Jokowi menjawab pertanyaan masyarakat ketika berkunjung ke daerah.
Lima proyek tol yang dimaksud ialah Manado-Bitung 39 Kilometer (Km), Balikpapan-Samarinda 99 km, Pandaan-Malang 37 km, Serpong-Balaraja 30 km, dan Terbanggi Besar Kayu Agung 185 km. Pejabat, tokoh, dan masyarakat setempat pasti menagih apabila bertemu Presiden ke-7 Indonesia itu.
"Saya ke sana lagi kalau belum punya jawaban, enggak berani saya. Saya kemarin berani ke lapangan karena sudah tahu solusinya ini. Ada yang bertanya, saya gagah bisa menjawab, selesai, rampung," ujar dia.
Penyelesaian tak bisa lepas dari peran pemerintah daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Jokowi bahkan mempersilakan pejabat daerah langsung berkomunikasi dengannya apabila menemui kendala dalam penyelesaian proyek. Apalagi, soal pembebasan lahan.
"Gubernur telepon saya, 'Pak, ini pembayaran terlambat'. Sekarang ini pembebasan lahan cepat, duitnya yang enggak siap," ucap bekas Gubernur DKI ini.
Suasana di Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauhuni-Terbanggi Besar di Desa Sabah Balau Lampung Selatan, Lampung, Senin (6/6/2016). Foto: Antara/Tommy Saputra
Jokowi berkomitmen memantau langsung perkembangan pembangunan proyek. Melalui kunjungan langsung, Jokowi mengklaim mendapat banyak masukan.
Misal, soal administrasi yang sudah rampung di suatu wilayah namun pembayaran berbagai hal soal proyek tertunda. Apabila uang yang dianggarkan pemerintah ternyata belum sampai ke daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang harus segera bergerak.
Jokowi juga tak mau pola pikir pemangku kepentingan hanya berhenti di tataran makro. Padahal, makro ekonomi merupakan kumpulan mikro ekonomi. Apabila dukungan terhadap mikro ekonomi tak diberikan, semua tujuan pembangunan tak akan rampung.
Saat ini, pemerintah telah memiliki daftar proyek yang sudah dan belum rampung. Presiden menjanjikan penyelesaianm akan dilakukan bersama-sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
