Ilustrasi. (FOTO: MI/Immanuel)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Immanuel)

DP Kendaraan 0%, YLKI Nilai OJK Tidak Berpihak pada Konsumen

Ekonomi ojk multifinance
Nia Deviyana • 25 Januari 2019 16:11
Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berencana menggugat Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung. Dalam peraturan tersebut OJK melonggarkan uang muka kredit kendaraan menjadi nol persen, dari sebelumnya lima persen.
 
Menurut YLKI, peraturan tersebut justru memberatkan konsumen karena harga mobil yang dibayarkan menjadi lebih tinggi.
 
"Kita menolak dengan keras dan akan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Betul konsumen jadi bisa mendapatkan DP nol persen, tapi akhirnya terakumulasi dengan tenor yang panjang dan cicilan yang lebih tinggi," kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi di kantornya, Jalan Pancoran Barat VII Jakarta Selatan, Jumat, 25 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meski kebijakan ini memiliki persyaratan, Tulus menilai pelaku bisnis multifinance bisa saja mengakali aturan ini dengan memanipulasi data Non Performing Finance (NPF) perusahaan. "Karena yang sudah-sudah juga begitu, tanpa DP nol persen saja selama ini sudah sering diakali," cetus dia.
 
YLKI juga menilai aturan ini kontraproduktif dari beberapa aspek, mulai dari keselamatan, melambungnya subsidi energi, hingga dugaan ada conflict of interest antara OJK dengan perusahaan multifinance.
 
"Kita mengetahui OJK ini hidupnya dari industri finansial. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa objektif, independen, dan profesional kalau operasional mereka yang membiayai industrinya. Ke depan harusnya yang membiayai OJK dari APBN," pungkasnya.
 
Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan uang muka nol persen kendaraan yang dalam hal ini adalah kendaraan roda dua, empat, atau lebih, dan hanya berlaku pada multifinance yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau NPF di bawah satu persen.
 
"Aturannya menyebut bahwa yang bisa menyalurkan DP nol persen adalah perusahaan pembiayaan yang punya NPF maksimal satu persen. Itu menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan itu bagus," ujar Sekar, belum lama ini.
 
Dia bilang, perusahaan multifinance yang sehat mampu menjaga mekanisme risiko pembiayaannya, termasuk mengukur pengucuran pembiayaan kendaraan agar tak meningkatkan risiko NPF.
 
"Jadi tergantung dari risk appetite perusahaan pembiayaan tadi, apakah akan berpengaruh terhadap kondisi transportasi segala macam. Saya rasa akan lebih terukur," ungkapnya.
 
Sementara itu, perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio NPF antara satu hingga di bawah tiga persen dikenakan DP kendaraan bermotor sebesar 10 persen. Sedangkan perusahaan dengan NPF neto di atas tiga hingga di bawah lima persen wajib menerapkan uang muka sebesar 15 persen.
 
Adapun perusahaan pembiayaan dengan tingkat kesehatan keuangan neto sebesar lima persen wajib mengenakan DP sebesar 15 persen bagi kendaraan roda dua atau tiga, empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi. Bagi kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, perusahaan wajib mengenakan uang muka 20 persen.
 
Sedangkan perusahaan pembiayaan dengan NPF neto di atas lima persen wajib memenuhi ketentuan uang muka untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi paling rendah 20 persen, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna paling rendah 25 persen.
 
Dalam beleid sebelumnya, OJK menetapkan kewajiban uang muka untuk motor dan mobil paling rendah sebesar lima persen dan paling tinggi sebesar 25 persen.
 

 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif