Illustrasi. Dok;MI.
Illustrasi. Dok;MI.

KPPU Mulai Selidiki Dugaan Kartel Kargo Pesawat

Ekonomi bisnis maskapai kppu kartel
Ilham wibowo • 04 Februari 2019 19:55
Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah rampung meneliti dugaan praktik kartel dalam penentuan harga kargo pesawat terbang. Investigasi bukti permulaan telah dilakukan pada tahap penyelidikan.
 
"Untuk kenaikan harga kargo maskapai penerbangan, kami menaikan dari penelitian menjadi penyelidikan," ujar Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih di kantornya, Jakarta, Senin, 4 Februari 2019.
 
Penelitian sebelumnya telah dilakukan lantaran muncul keluhan dari masyarakat. Dampak kenaikan tarif kargo pun merembet hingga ke perusahaan logistik.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Guntur menduga maskapai penerbangan secara bersepakat menaikan tarif kargo. Pasalnya, harga yang berlaku dianggap hampir bersamaan.
 
"JNE, TIKI dan J&T Express sudah kami minta keterangan, karena mereka yang terdampak langsung kenaikan harga kargo dari maskapai," ucapnya.
 
Guntur menegaskan, sekelompok perusahaan dilarang keras melakukan kesepakatan pengendalian harga. KPPU) bakal memberikan sanksi dengan denda maksimal hingga Rp25 miliar sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.
 
"Sesuai undang-undang kami bisa denda maksimal Rp25 miliar," kata Guntur
 
Sebelumnya, tiga maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya telah melakukan kebijakan menaikkan tarif jasa pengiriman kargo secara beruntun sejak akhir Oktober 2018.
 
Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) kemudian melakukan kenaikan tarif lima kali dari kurun waktu 1 Oktober 2018 hingga 14 Januari 2019. Lalu Lion Air menaikan tarif kargonya sebanyak empat kali dari 1 Oktober 2018 hingga 7 Januari 2019. Serta Sriwijaya Air menerapkan dua kali kenaikan yakni pada 16 November 2018 dan 7 Januari 2019.
 
Kenaikan tarif berkisar antara 19 persen hingga 325 persen dan bila dirata-ratakan besarnya mencapai 60 persen hingga 112 persen.
 
Dalam surat DPP Asperindo yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2019, Ketua DPP Asperindo M Feriadi mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenko Perekonomian, Maritim, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Direksi Garuda, Lion Air, dan Citilink yang membawahi Sriwijaya.
 
Namun tidak mendapatkan tanggapan apapun. Oleh karena itu pihaknya ingin menghadap langsung ke Presiden agar dapat memaparkan langsung dampak dari kenaikan tarif oleh maskapai penerbangan.
 
Apalagi kenaikan tarif kargo angkutan udara itu pada akhirnya berpotensi meningkatkan biaya bagi pelaku usaha e-commerce yang sebagian besar adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
 
"Para konsumen kami yang terkena dampak kenaikan tarif tersebut antara lain UKM pelaku e-commerce dan para pelaku komoditi di industri pertanian, perikanan dan lainnya yang sangat bergantung jasa pengiriman dengan menggunakan moda transportasi udara," tulis Feriadi dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo.
 
Feriadi yang juga merupakan Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengatakan sejumlah perusahaan ekspedisi telah melakukan kenaikan tarif bagi konsumennya. Mereka adalah PT Pos lndonesia, JNE, TlKl, J&T Express, Pandu Logistik, SAP, dan beberapa lainnya.
 
JNE, misalnya, telah melakukan kenaikan tarif sekitar 20 persen. Hal yang hampir sama juga dilakukan J&T Express pada Desember tahun lalu.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif