"Jadi 2,78 juta ton beras untuk rastra," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Gudang Bulog Kaltim, Jalan Mayjen Sutoyo, Balikpapan, Jumat (26/2/2016).
Cadangan beras pemerintah (CBP) stoknya hampir satu juta ton. CBP digunakan jika terjadi bencana di daerah. "CBP baik untuk bencana alam maupun bencana sosial, totalnya 980 ribu ton," jelas Khofifah.
CBP, kata Khofifah, merupakan bagian dari mekanisme logistik setiap terjadi bencana. "Ketika bupati dan wali kota keluarkan SK darurat, boleh dikeluarkan sampai 100 ton. Ketika gubernur keluarkan SK darurat boleh sampai 200 ton," terang Khofifah.
Rumah tangga sasaran menerima 15 kg rastra setiap bulannya. Mereka menebus dengan harga Rp 1.600 per kg. Namun, karena tidak semua pemerintah daerah menyediakan anggaran distribusi, harga terkadang di atas itu. Biaya distribusi dibebankan ke keluarga penerima.
Karena itu, Khofifah meminta agar pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk distribusi rastra. Jika biaya distribusi dibebankan ke penerima manfaat, akan menimbulkan perbedaan harga rastra di berbagai daerah.
Selain soal harga, Khofifah juga ingin warga aktif jika menemukenali kualitas rastra di bawah standar medium. Warga berhak mengembalikan beras yang kualitasnya jelek ke Bulog.
"Kembalikan segera kalau ada rastra yang kualitasnya down grade, kembalikan ke Divisi Regional Bulog terdekat," jelas Khofifah.
Warga juga perlu melaporkan jika tidak mendapatkan kuantitas beras sebagaimana mestinya. Seperti diketahui, setiap keluarga sangat miskin menerima 15 kg rastra per bulan.
"Beras ini harus terkawal kualitas dan kuantitasnya. Satu bulan mestinya 15 kg, seringkali mereka terima 15 kg tapi dua bulan sekali," jelas Khofifah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
