Kepala Bekraf, Triawan Munaf mengungkapkan dari sisi Bekraf sendiri sebenarnya tidak menyoalkan apakah akan dibuat undang-undang ekonomi kreatif atau tidak. Hanya saja, Bekraf menginginkan landasan hukum yang kuat untuk pelaku ekonomi kreatif.
"Iya, kalau kami merasa boleh ada undang-undang ekonomi kreatif, boleh juga tidak," kata Triawan usai menghadiri acara DBS Asian Insights Conference 2016, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (17/11/2016).
Triawan menjelaskan, undang-undang tersebut akan meungkinkan lembaga ekonomi kreatif tidak sebatas suatu badan saja. Tapi juga bisa menjadi kementerian. Menurutnya, dengan undang-undang tersebutlah akan menjadi pegangannya.
"Memang kalau untuk ditingkatkan menjadi kementerian nantinya kalau mau apakah perlu atau tidak, tapi lebih baik ada undang-undangnya ekonomi kreatif. Jadi punya pegangan," jelas dia.
Selama ini, Bekraf masih berkordinasi dengan kementerian lain untuk menjalankan program-programnya. Jadi diharapkan dengan adanya payung hukum itu, ekonomi kreatif akan lebih leluasa.
"Tapi kalau tidak, jadi sifatnya kordinasi dengan kementerian lain. Jadi kalau saya menjadi satu hal urgensi undang-undang ekonomi kreatif," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
