Ilustrasi - - Foto: Istimewa
Ilustrasi - - Foto: Istimewa

KSPSI Jamin Aksi Tolak Omnibus Law Berlangsung Damai

Ekonomi unjukrasa buruh serikat pekerja Omnibus Law
Husen Miftahudin • 11 Februari 2020 18:16
Jakarta: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menjamin aksi penolakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan berlangsung tertib dan damai. Ia akan memimpin langsung aksi demonstrasi puluhan ribu buruh di depan Gedung DPR besok.
 
"Saya sudah menginstruksikan seluruh jajaran KSPSI untuk menjaga aksi besar ini berjalan aman dan damai. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi penyusup dan pihak-pihak tidak bertanggung jawab," ujar Andi Gani saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.
 
Aksi buruh akan diawali dengan longmarch dari depan TVRI menuju gedung DPR. Rencananya, KSPSI juga akan diterima pimpinan DPR. Aksi besar-besaran ini dilakukan sebagai bentuk protes atas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sikap kami jelas. Kalau omnibus law mereduksi atau mengurangi kesejahteraan buruh, kami akan tolak habis-habisan. Kami meminta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan omnibus law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal omnibus law," tegasnya.
 
Hingga kini, Andi Gani mengaku belum memiliki draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Ia menyesalkan sikap kementerian terkait yang tidak pernah melibatkan buruh dalam penyusunan draft RUU tersebut dan lebih banyak melibatkan pengusaha.
 
Dia berharap, pemerintah dan DPR bisa mendengar aspirasi dari buruh. "Aksi adalah pilihan terakhir kami ketika seluruh cara sudah kami tempuh," ucap dia
 
Puluhan ribu buruh KSPSI akan menggeruduk Gedung DPR Senayan pada Rabu, 12 Februari 2020. Puluhan ribu buruh yang datang berasal berbagai kawasan di antaranya Banten, Jawa Barat, dan Jabodetabek.
 
KSPSI akan membawa beberapa tuntutan ke DPR. Pertama, unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan perumus RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, bukan hanya sebagai pendengar. Kedua, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh.
 
Sebelumnya, pembahasan mengenai RUU Omnibus Law telah bergeser tiga pekan sejak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya siap mengacungkan dua jempol kepada DPR apabila bisa menuntaskan pembahasan RUU ini dalam 100 hari. Tapi ternyata draf RUU yang telah ditunggu-tunggu DPR hingga pekan ini belum juga sampai ke DPR.
 
Adapun RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamandemen 79 Undang-undang dan 1.244 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif