NEWSTICKER
Ilustrasi. FOTO: The Cheaper Insurance
Ilustrasi. FOTO: The Cheaper Insurance

4 Aturan Pelaksana UU Perasuransian Belum Diimplementasikan

Ekonomi UU Perasuransian
Angga Bratadharma • 29 Februari 2020 07:02
Sentul: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan ada beberapa aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Perasuransian yang belum diimplementasikan. Dalam konteks ini, aturan pelaksana tersebut harus bisa segera diimplementasikan guna memaksimalkan pertumbuhan industri asuransi jiwa di Tanah Air.
 
Kepala Departemen Keanggotaan Dan Kepatuhan AAJI Apriliani Siregar menyebutkan setidaknya ada empat aturan pelasana yang belum diimplementasikan. Adapun keempat yang dimaksudkan yakni single presense policy, lembaga penjamin polis, registrasi agen asuransi pada OJK, dan fasilitas fiskal.
 
"Single presense policy, misalnya, saham pengendali dalam satu subsektor. Misal hanya boleh asuransi jiwa semata atau asuransi umum. Tapi sayangnya memang belum ada definisi pemegang saham pengendali. Jadi turunan UU Perasuransian untuk mendefinisikan saham pengendali belum ada," tuturnya, di Sentul, Jawa Barat, Jumat, 28 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian Lembaga Penjamin Polis (LPP). Sejauh ini LPP belum terbentuk. Padahal, sejak UU Perasuransian disahkan seharusnya tiga tahun setelah disahkan sudah hadir Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang LPP. Keberadaan LPP menjadi penting guna memaksimalkan pertumbuhan dan pengembangan industri asuransi jiwa di Indonesia.
 
"Jadi 2017 harusnya sudah ada LPP. Tapi sampai sekarang belum ada UU mengenai LPP," ucapnya.
 
Selain itu, tambahnya, aturan pelaksana yang berkaitan dengan registrasi agen asuransi pada OJK. Aturannya seharusnya agen asuransi wajib terdaftar pada OJK dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran akan diatur dalam POJK. Namun sejauh ini, pendaftaran agen asuransi masih dilakukan di bawah AAJI.
 
Kemudian berkaitan dengan fasilitas fiskal. "Pemerintah akan memberikan fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangan dan atau usaha mikro dan menengah untuk mendorong jasa pemanfaatan asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini juga saya melihatnya belum ada," tuturnya.
 
Dalam kesempatan yang sama, AAJI menilai industri asuransi jiwa di Indonesia secara konsisten terus berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Di antaranya terlihat dari dukungan industri asuransi jiwa terhadap pembangunan infrastruktur yang harapannya kondisi ini bisa terus meningkat di masa mendatang.
 
"Industri asuransi jiwa menghimpun dana investasi jangka panjang. Total aset industri asuransi jiwa sampai kuartal III-2019 itu Rp548 triliun dan total investasi mencapai Rp481 triliun. Ke mana diinvestasikan? Sebagian di deposito, sukuk, SBI, reksa dana, saham, dan lain-lain," kata Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon.
 
Uniknya, tambah Budi, asuransi jiwa mengumpulkan dana investasi jangka panjang Rp100 triliun lebih untuk diinvestasikan dalam obligasi, SUN, atau sukuk guna pembangunan infrastruktur. Selain itu, lebih dari Rp300 triliun diinvestasikan di pasar modal untuk pertumbuhan dan pasar modal.
 
"Industri asurasi jiwa sangat cocok dalam mendukung program kerja pemerintah, khususnya pembangunan SDM dan pembanguan infrastruktur," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif