Ilustrasi OJK - -  Foto: MI
Ilustrasi OJK - - Foto: MI

OJK Rancang Ketentuan Kesehatan Perusahaan Asuransi

Ekonomi ojk asuransi
Husen Miftahudin • 13 Februari 2020 19:33
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang ketentuan terkait kesehatan perusahaan asuransi. Rancangan beleid ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan OJK (POJK) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 
Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK Ariastiadi Saleh Herutjakra mengatakan ketentuan ini sebagai antisipasi bagi otoritas untuk mencegah kasus gagal bayar dan salah kelola dana investasi yang terjadi pada sejumlah perusahaan asuransi. Aturan ini juga bagian dari reformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang tengah diupayakan OJK.
 
"Iya, (aturan kesehatan perusahaan asuransi) bagian dari situ (reformasi IKNB). Aturan ini sudah jadi, tinggal harmonisasi di Kumham (Kementerian Hukum dan HAM)," ujar Ariastiadi dalam Media Briefing di Gedung Soemitro Djojohadikusumo OJK, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ariastiadi menjelaskan beleid anyar itu akan mengatur tingkat kesehatan perasuransian. Hal ini merupakan penyempurnaan atas aturan sebelumnya yang mengatur rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC).
 
Di aturan yang berlaku saat ini, tolok ukur perusahaan asuransi sehat bila memiliki tingkat solvabilitas paling rendah 120 persen dari modal minimum berbasis risiko (MMBR). Ditambah dengan memperhitungkan profil risiko setiap perusahaan asuransi, serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (stress test).
 
Aturan kesehatan perusahaan asuransi mengharmonisasi beleid terdahulu. Beleid anyar itu nantinya akan mengklasifikasi tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang terdiri dari lima tingkatan. Tingkat satu merupakan asuransi yang sehat, sementara tingkat lima sebagai perusahaan yang tidak sehat.
 
Penentuan tingkat kesehatan perusahaan asuransi ini berdasarkan pada empat faktor yang dinilai oleh OJK. Pertama, upaya perusahaan dalam penerapan good corporate government (GCG). Kedua, menilai profil risiko dan penerapan penjamin risiko perusahaan.
 
"Ketiga, implikasi dari kedua itu tentunya pada keuangan liabilitasnya seperti apa, baik atau tidak. Kemudian permodalannya seperti apa, baik apa tidak. Keempat itu nanti akan kita agregasi menjadi rating satu sampai lima," ungkap Ariastiadi.
 
Ia mengakui penggodokan aturan kesehatan perusahaan asuransi ini sudah dilakukan otoritas sejak awal tahun lalu, seiring dengan proses reformasi IKNB yang dimulai sejak 2018. Ariastiadi mengharapkan beleid baru ini akan rampung pada pertengahan tahun ini, dan mulai diterapkan pada akhir 2020.
 
"Rencananya aturan kesehatan perusahaan asuransi ini nanti akhir tahun sudah asesmen, karena kan laporan keuangan itu tahunan. Kita terapkan mungkin untuk posisi 31 Desember 2020," tutup dia.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif