BPJS Kesehatan. Dok; Setkab.
BPJS Kesehatan. Dok; Setkab.

BPJS Kesehatan Bayar Tagihan Rumah Sakit Rp11 Triliun

Ekonomi bpjs
Desi Angriani • 16 April 2019 17:08
Jakarta: BPJS Kesehatan membayar utang klaim jatuh tempo rumah sakit sebesar Rp11 triliun. Dana itu diperoleh dari pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI) lima bulan di muka.
 
Deputi Direksi Bidang Treasury dan Investasi BPJS Kesehatan Fadlul Imansyah mengatakan tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, dibayarkan dengan mekanisme first in first out.
 
"April ini pembayaran ini Rp11 triliun, jadi memang bentuknya bukan bantuan. Kalau teman-teman ketahui ada yang iuran PBI dan non PBI kalau PBI ituran yang dibayarkan oleh negara. Ini yang sebenarnya jadi Rp11 triliun kita dibayar di muka," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa, 16 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fadlul menuturkan pencairan PBI menjadi solusi sementara pemerintah untuk membantu arus kas BPJS Kesehatan agar tetap likuid. Apalagi intervensi APBN untuk membantu defisit BPJS Kesehatan terhalang audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 
"Yang Rp11 triliun kita dapatkan dari iuran pemerintah bukan dana talangan pemerintah. Jadi engga ada kaitannya dengan audit BPKP. Auditnya masih berjalan dan belum ada hasil final," ungkapnya.
 
Adapun setiap bulannya PBI yang disalurkan pemerintah sebesar Rp2,2 triliun. Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
 
"Setiap bulannya PBI Rp2,2 triliun, penerimaan dari PBI, kalau ditanya tiga bulan itu adalah Rp6,6 triliun ditambah dua bulan jadi Rp4,4 triliun," ungkap dia.
 
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menambahkan pihaknya melakukan pembayaran kapitasi untuk FKTP setiap tanggal 15. Oleh karena itu ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya.
 
"Biasanya mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat hari ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan seluruh kantor cabang, sehingga masing-masing kantor cabang bisa memantau dan memastikan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Iqbal.
 
Dengan dibayarnya utang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi. Iqbal juga menginginkan pihak RS dapat kian optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS.
 
"Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN-KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman," tuturnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif