"Kita dukung harga eceran terendah garam. Bukan hanya garam, kalau perlu juga bawang merah, agar ada kepastian bagi petani," kata Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2019.
Dalam beberapa waktu belakangan, harga garam lokal tingkat produsen mengalami penurunan. Di Jawa Timur, misalnya. Nilai jual garam Rp400 per kilogram.
Petambak garam mengeluhkan kondisi tersebut. Mereka menilai, salah satu kondisi turunnya harga garam di tingkat petambak karena serbuan garam impor.
Melihat kondisi tersebut, Akmal minta pemerintah menyetop impor garam. "Otomatis kalau pasokan lebih banyak daripada kebutuhan, membuat harga menjadi rendah," ucap politikus PKS itu.
Akmal menegaskan tidak menyalahkan impor asalkan sesuai kebutuhan. Jangan juga jumlah yang diimpor lebih besar daripada kebutuhan.
Disebutkan Akmal, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia hanya membutuhkan impor garam 1,3 juta ton. Namun, garam yang didatangkan dari luar negeri mencapai 2 juta ton lebih.
"Jadi sebenarnya Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) juga protes," ujar legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu.
Mengurai problem impor garam ini, menurut Akmal, penyebabnya ialah lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L).
"Dan anehnya lagi, untuk impor itu tidak perlu persetujuan menteri teknis. Langsung kepada menko. Ini menurut saya aneh. Yang paham kan sebenarnya menteri teknis. Kalau menko, ini kan masukannya pasti dari pengusaha," kata Akmal.
Kondisi tersebut kian diperparah lemahnya data garam nasional, mulai dari produksi hingga kebutuhan konsumsi. Kelemahan ini menjadi pembenaran dilakukannya impor.
"Yang merasakan dampaknya petani. Harga garam Rp500-600 per kilogram. Tidak menutup biaya produksi," tutur Akmal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
