medcom.id, Jakarta: Pelayangan surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait efektivitas program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang dinilai masih banyak menggunakan BBM bersubsidi langsung ditanggapi Menteri Perindustrian MS Hidayat. Sebelum surat itu dikirimkan, Menperin dan Menkeu Chatib Basri telah banyak berdiskusi soal hal ini.
"Dia (Chatib Basri) sudah memberitahu secara lisan Jumat kemarin. Sebagai menteri, kami sering berdiskusi, terutama menyikapi hal itu. Saya nilai itu wajar, karena dia diminta DPR untuk memberikan progres report atas program BBM bersubsidi bagi sektor otomotif yang diberi insentif PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah)," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (24/3/2014).
Hidayat mengungkapkan bahwa tujuan awal kementerian yang dipimpinnya dalam mengeluarkan program mobil murah tersebut karena melihat Indonesia harus memiliki kemandirian dalam hal produksi mobil dalam negeri. "Mobil sejenis itu prospeknya baik. Kami ingin lima tahun ke depan kita sudah mandiri dengan melakukan lokalisasi komponen hingga 100 persen," ujarnya.
Namun pada kenyataan, pemberian insentif PPnBM yang ditujukan untuk para pembeli mobil LCGC masih belum sesuai dengan keinginan pemerintah. Salah satunya yaitu para pemilik LCGC masih menggunakan bensin bersubsidi dengan kadar oktan 88. Padahal mesin yang digunakan dalam kendaraan tersebut mengharuskan penggunaan bensin RON 92 ke atas.
"Kami sedang mencari aturannya sehingga tidak menimbulkan kasus-kasus yang dispute. Ini sedang dirumuskan di kantor Menko Perekonomian tapi belum berhasil. Kami berharap ketaatan pengguna mobil, karena produsennya belum memberi garansi pemakaian dengan oktan rendah," tuturnya.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
