Rencana penerapan kebijakan ERP ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan yang ada di Ibu Kota Jakarta. Dishub DKI Jakarta pada hakikatnya akan menerapkan sistem ERP ini dengan menggunakan metode dedicated short range communication (DSRC), sebuah metode wireless charging dari jalur masuk (jalan berbayar) terhadap smartcard yang diletakkan pada sebuah on-board unit (OBU) pada sebuah kendaraan roda empat atau lebih.
Metode ini diklaim dapat mengurai kemacetan yang ada di ibu kota yang notabenenya merupakan area urban, karena dapat mengurangi sistem antrean kendaraan dalam melakukan pembayaran.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf menilai adanya potensi pelanggaran pada Pergub Provinsi DKI Jakarta dimaksud yang disampaikan melalui surat saran dan pertimbangan pada Oktober 2016 mengenai kebijakan pengendalian lalu lintas jalan berbayar elektronik.
Baca: Sumarsono Yakin ERP Solusi Kemacetan Lalu Lintas Ibu Kota
"Dalam saran dan pertimbangan ini, KPPU merujuk pada adanya potensi mempersempit ruang tender pada teknologi DSRC Frekuensi 5,8 gigahertz (GHz)," ujar Syakarwi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (28/12/2016).
Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur dimaksud, diatur bahwa teknologi yang digunakan dalam kawasan pengendalian lalu lintas Jalan Berbayar Elektronik adalah menggunakan komunikasi jarak pendek DSRC frekuensi 5,8 GHz. Syarkawi menilai Pergub ini dapat menahan dan mempersempit ruang persaingan yang ada pada tender, sehingga vendor dengan teknologi lain seperti misalnya Radio Frequency Identification (RFID) atau Global Positioning System (GPS), tidak dapat masuk ke ranah persaingan.
"KPPU akan mengawal dengan ketat komitmen dalam upaya pencegahan pelanggaran Undang-undang Persaingan Usaha, dan memberikan pendampingan terhadap kebijakan masalah ERP ini”, pungkasnya.
Pada FGD kemarin, turut hadir Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Ketua LKPP, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Akademisi Universitas Indonesia, Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Direktur PT Aino Indonesia, Direktur PT Advantech, Direktur PT RFID Indonesia, Direktur PT NEC Indonesia, Direktur PT Q-Free Indonesia, Direktur PT DOT System, dan Direktur PT 3M.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
