"Analisa ekonomi menunjukkan tembakau punya Nilai Tukar Petani (NTP) lebih tinggi dibandingkan dengan tebu. Di sisi lain, konsentrasi pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara perlu dijaga," ujar Winarno dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Menurut Winarno, tembakau merupakan salah satu tanaman yang sulit untuk dilakukan subtitusi. Jika pemerintah menekan penanaman tembakau, maka ekonomi petani tembakau dipastikan melorot secara drastis.
"Untuk pindah komoditi (subtitusi) apapun komoditinya, itu susah. Karena ilmu itu turun-menurun. Dia mau pindah susah. Tidak mudah melaksanakan pergantian komoditi," tutur dia.
Winarno memandang tembakau Indonesia tidak hanya bernilai ekonomis, namun juga sejarah. Oleh sebab itu, ia merasa tembakau layak diperhatikan secara seksama agar pemerintah mampu menghasilkan kebijakan yang mengakomodir kepentingan semua pihak secara berkeadilan.
"Petani tembakau punya andil besar dalam perjalanan pembangunan. Tidak banyak negara di mana tanahnya dapat ditanami tembakau. Petani tembakau harus dilindungi," tegasnya.
Di sisi lain, Winarno juga menolak keras ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurut dia, FCTC bakal membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup petani tembakau mengingat pelarangan penggunaan cengkeh sebagai bahan baku.
"FCTC berpotensi membunuh kretek di negeri sendiri dengan melarang penggunaan cengkeh sebagai bahan baku, seperti terjadi di USA dan Brazil. Ujungnya jelas mempengaruhi petani tembakau. Jadi kita menolak FCTC," ungkapnya.
Winarno menilai, FCTC bukan suatu kebutuhan menjawab aspek tembakau dan kesehatan karena sesungguhnya pertembakauan sudah banyak diatur, baik dari hulu ke hilir. Oleh sebab itu, ia memberi dukungan penuh atas sikap Presiden Jokowi terhadap wacana ratifikasi FCTC.
"Kami mendukung penuh langkah Presiden Jokowi dengan tidak meratifikasi FCTC karena akan menyentuh kehidupan rakyat kecil. Indonesia sendiri punya banyak aturan di sektor pertembakauan. Saya yakin, ke depan orang akan bisa memilah mana yang bagus dan mana yang tidak," tutup Winarno.
Sebagaimana diketahui, sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum meratifikasi FCTC yang diinisiasi oleh World Health Organization (WHO). FCTC diarahkan untuk mengurangi permintaan (demand reduction) yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi rokok secara signifikan baik secara global maupun lokal. Di sisi lain, Indonesia dapat dikatakan memiliki rokok kretek bernilai ekonomis dan sejarah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
