Diskusi Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda KTR Kota Bogor - - Foto: Istimewa
Diskusi Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda KTR Kota Bogor - - Foto: Istimewa

Perda KTR Bogor Dinilai Himpit Industri Hasil Tembakau

Ekonomi perda rokok tembakau
Husen Miftahudin • 07 Februari 2020 21:18
Jakarta: Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) Bogor dinilai menekan hak berusaha pedagang. Padahal industri hasil tembakau (IHT) menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor sebanyak Rp43,6 miliar.
 
Anggota DPRD Kota Bogor Muaz HD mengatakan Perda KTR bukan lahir dari pandangan antirokok. Aturan KTR ini mengatur tempat atau fasilitas bebas rokok yang belum dipenuhi Pemkot Bogor.
 
Muaz menyebutkan pihak DPRD Kota Bogor akan melaksanakan Pansus Perda KTR. Pansus itu akan mengevaluasi perda-perda yang selama ini mengundang polemik dan meresahkan masyarakat.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya memahami keresahan, ketakutan, dan efek yang ditimbulkan. Mudahan-mudahan ke depan, apa yang dihasilkan legislatif bisa berjalan semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat," ujar Muaz dalam diskusi 'Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda KTR Kota Bogor' seperti dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Februari 2020.
 
Sebelumnya, sejumlah pedagang mengajukan gugatan (judicial review) Perda KTR Bogor yang telah dilayangkan pada 5 Desember 2019 dan sudah tercatat dengan Nomor Perkara 4P/HUM/2020. Uji materi ini menjadi langkah untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan para pemohon, pemangku kepentingan, dan pihak yang terdampak lainnya.
 
Regulasi ini dianggap oleh sejumlah pedagang menekan hak berusaha, hak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang dirasakan Wahono, salah satu pedagang di Bogor yang turut andil mengajukan judicial review.
 
"Hingga saat ini rokok adalah produk legal, namun kami sebagai pedagang dipersulit. Bahkan ada perwakilan dari pemerintah daerah yang mendatangi saya ke rumah, menanyakan mengapa saya mengajukan gugatan atas Perda KTR," ungkap Wahono.
 
Seiring keresahan yang dirasakan pedagang, Tokoh Muda Bogor (GP Anshor) Rommy Prasetya mengharapkan Perda KTR Bogor tidak menjadi regulasi yang mengebiri hak ekonomi. Ia menilai Perda KTR tidak melewati survei, kajian ilmiah, dan tidak menimbang aspek sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat Bogor.
 
"Pemkot Bogor ini kerjanya hanya mengampanyekan mencegah intoleransi agama, tapi tak sadar mereka sedang melakukan intoleransi ekonomi pada warganya sendiri," ketus Rommy.
 
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menyanggah pernyataan Pemerintah Kota Bogor yang menyebutkan PAD Kota Bogor semakin naik semenjak penerapan perda tersebut.
 
"PAD ini kan banyak unsurnya. Pertumbuhan pajak per sektor industri harus dirunut. Ada beberapa faktor yang menentukan PAD itu tumbuh signifikan atau tidak," papar Gandhi.
 
Gandhi menjelaskan, alur perhitungan memiliki beberapa aspek yang harus dicermati. Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah pusat seperti amnesti pajak, juga memberi sumbangsih terhadap PAD Bogor. Begitu juga sektor pariwisata Bogor yang dinilai semakin meningkat dan berkontribusi terhadap PAD Bogor.
 
"Jadi, pemerintah jangan mengeluarkan pernyataan yang sekadar asumsi yang kemudian membentuk opini dan persepsi yang keliru di tengah masyarakat," pungkas Gandhi.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif