Masker. Foto : Medcom/Husen M.
Masker. Foto : Medcom/Husen M.

Produsen Masker Fokus Penuhi Permintaan Dalam Negeri

Ekonomi masker Virus Korona
Husen Miftahudin • 09 Februari 2020 19:09
Jakarta: Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) saat ini fokus memenuhi kebutuhan dan permintaan masker dalam negeri. Ini sesuai pesanan yang masuk ke pabrik sebelum merebaknya virus korona tipe Novel Coronavirus (2019-nCoV).
 
"Permintaan ekspor tidak dapat semua dipenuhi, karena kami lebih fokus pada permintaan dalam negeri. Terutama komitmen untuk memenuhi pesanan yang telah masuk ke pabrik (sebelum wabah korona)," kata Manajer Eksekutif ASPAKI Ahyahudin Sodri kepada Medcom.id, Minggu, 9 Februari 2020.
 
Ahyahudin mengakui permintaan masker melonjak lebih dari 100 persen imbas mewabahnya virus korona. Lantaran keterbatasan kapasitas dan bahan baku yang tersedia, produsen masker hanya mampu meningkatkan produksi hingga 70 persen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena keterbatasan kapasitas produksi pabrik dan bahan baku yang tersedia, anggota ASPAKI hanya dapat meningkatkan kapasitas 50 hingga 70 persen," jelasnya.
 
Sayangnya Ahyahudin enggan membeberkan detail data produksi dan permintaan masker. Soal bahan baku, ia mengakui berasal dari dalam negeri dan impor.
 
"Saya tidak dapat memberikan data angka, karena itu menjadi data bisnis masing-masing pabrik," tukas Ahyahudin.
 
Merebaknya virus korona membuat permintaan masker di Indonesia melonjak drastis. Harganya pun makin tak keruan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kaget, dan mendesak kepolisian mengusut tingginya harga masker di pasaran.
 
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat terkait melambungnya harga masker. Harga yang naik hingga 100 persen ini membuat stok masker di toko-toko semakin langka.
 
"Ini sebuah tindakan yang tidak bermoral, karena bentuk eksploitatif terhadap hak-hak konsumen, mengambil untung secara berlebihan disaat terjadinya musibah," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Februari 2020.
 
Selain aparat, YLKI juga meminta KPPU untuk mengusut kasus tersebut. Tulus mengindikasikan adanya tindakan mengambil keuntungan berlebihan (exesive margin) yang dilakukan oleh pelaku usaha atau distributor tertentu.
 
"Menurut UU tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan exesive margin oleh pelaku usaha adalah hal yang dilarang," ujarnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif