Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut bahwa ada keanehan dalam tata kelola rotan di Tanah Air. Padahal, ekspor rotan hingga saat ini hanya diperbolehkan saat telah diubah menjadi furnitur.
"Nah ini jadi anomali rotan melimpah, tapi ternyata kurang padahal enggak. Ini menurut saya ada kebijakan tidak pas masalah rotan ini dari hulu sampai hilir," kata Teten ditemui di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 2 Maret 2020.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Teten menilai masalah rotan ini jadi temuan yang perlu diperhatikan secara serius sebagai kelancaran pasokan bahan baku furnitur. Terlebih pihkanya berupaya mendorong ekspor furnitur hingga naik dua kali lipat pada 2024 mencapai nilai USD5 miliar, dari saat ini yang nilainya baru mencapai USD2,5 miliar.
"Assesmen yang kami lakukan, rotan yang potensial itu ternyata ada problem bahan baku di hilir baik UKM maupun industri besar. Tapi ternyata pada saat kami ke Kalimantan ketemu dengan petani rotan dan asosiasi pengolahan bahan mentah ke setengah jadi itu malah (produksinya) tidak terserap," ungkapnya.
Rotan mentah yang ada di Indonesia, kata Teten, saat ini tidak diperbolehkan untuk langsung diperdagangkan secara internasional agar memiliki nilai jual yang tinggi. Peminat furnitur berbahan rotan saat ini terus meningkat di tengah tren produk ramah lingkungan.
"Nah ini ada missing link, di hulu mengeluh karena industri furniture di Jawa ini tidak bisa menyerap semua produk yang mereka buat. Padahal mereka juga tidak bisa ekspor karena kita menutup seluruh ekspor rotan baik bahan baku dan stengah jadi," tuturnya.
Teten menambahkan bahwa pihaknya telah mendengarkan langsung berbagai unsur menyikapi masalah rotan ini. Ia yakin potensi furnitur Indonesia bisa kembali bangkit dan berdaya saing tinggi di mancanegara.
"Ini kita lihat lagi, kita ingin tahu data rotan di hulu dan kebutuhan industri akan dulihat supaya bisa ambil kebijkan jangka pendek dan jangka panjang seperti apa," pungkasnya.
