NEWSTICKER
Ilustrasi pembangunan infrastruktur di Jakarta. Foto: MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.
Ilustrasi pembangunan infrastruktur di Jakarta. Foto: MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.

100 Hari Jokowi-Maruf

Pemerintah Perlu Memperkuat Rantai Pasok Konstruksi

Ekonomi Kabinet Jokowi-Maruf 100 Hari Jokowi-Maruf
Husen Miftahudin • 29 Januari 2020 09:52
Jakarta: Presiden Joko Widodo melanjutkan misi mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Jokowi ingin pembangunan merata dan berkeadilan dengan menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, hingga mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 
Sayangnya pembangunan infrastruktur dinilai tidak berjalan beriringan dengan peningkatan daya saing rantai pasok dan industri konstruksi lokal. Bahkan penguatan usaha penyediaan bangunan itu belum terasa hingga 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
 
Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman menyebutkan, pemerintah terlalu asyik dengan pembangunan infrastrukturnya sehingga lupa dengan membangun industrinya. Alhasil pembangunan infrastruktur nasional justru mempergunakan alat-alat dari luar negeri. Pembangunan infrastruktur malah banjir impor.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau kita tidak siap, maka jangan bermimpi pemain-pemain (rantai pasok konstruksi) lokal kita ambil bagian. Itu pasti diisi dari orang-orang luar," ketus Andi kepada Medcom.id.
 
Untuk menyiasatinya, Andi mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul. Juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan proteksi terhadap para kontraktor domestik. Maklum, kebanyakan proyek infrastruktur digarap perusahaan-perusahaan besar BUMN.
 
"Pelaku jasa konstruksi kita yang 80 persennya kecil dan menengah harus diperkuat dengan diberikan panggung dan stimulus supaya bisa mengambil bagian. Selama ini kan hampir didominasi oleh BUMN," tutur dia.
 
Maksud Andi, pemerintah daerah (pemda) bisa memberikan proteksi dengan penunjukan langsung proyek infrastruktur senilai Rp300 juta hingga Rp500 juta tanpa tender. Kemudian, mendorong ketegasan penerapan pola joint operations (JO) 30 persen proyek kepada kontraktor jasa konstruksi daerah.
 
"Klasifikasi besar yang itu porsi BUMN di atas Rp100 miliar, dia punya kewajiban untuk men-JO-kan 30 persen terhadap pengusaha lokal. Itu sudah berjalan, tapi menurut kita masih belum efektif dengan baik. Makanya perlu kita dorong," tegas Andi.
 
Andi ingin proteksi pemda terhadap keberlangsungan usaha jasa konstruksi lokal seperti yang dilakukan Pemprov Papua. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, pelaku jasa konstruksi Papua bisa ikut tender terbatas proyek infrastruktur senilai Rp2,5 miliar (paling banyak).
 
"Kalau ini bisa diikuti oleh gubernur yang lain, memberikan proteksi terhadap pengusaha-pengusaha lokal, maka berapa pun angkanya, mereka jadi punya pangsa pasar untuk itu. Saya pikir harus seperti itu, pola-pola seperti ini memberikan proteksi terhadap pengusaha-pengusaha lokal," ucap dia.
 
Menurut Andi, siasat-siasat tersebut perlu diterapkan segera. Hal ini untuk mencegah keterkikisan pelaku usaha rantai pasok dan industri konstruksi lokal. Sebab dari sekitar 86 ribu perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar sebagai anggota Gapensi, kini tersisa 36 ribu pelaku usaha.
 
"Makanya saya bilang yang (kontraktor) kecil-kecil ini berikan kebijakan atau penunjukan langsung untuk bagaimana menciptakan pelaku-pelaku usaha baru. Karena kalau ikut tender, persaingan, jadi susah mereka nantinya," pungkas Andi.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif