Pengunjung pameran mencoba produk waralaba. FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Pengunjung pameran mencoba produk waralaba. FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo.

Regulasi Berbelit bagi Waralaba Segera Dipangkas

Ekonomi pameran waralaba
Ilham wibowo • 13 September 2019 17:48
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bakal memangkas regulasi yang dinilai menyulitkan pengusaha waralaba berekspansi. Sektor bisnis ini diharapkan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
 
Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Kemendag Karyanto Suprih mengatakan pemerintah sepakat dalam upaya mendorong banyak bermunculan pengusaha baru terutama di sektor waralaba. Saat ini ada empat peraturan menteri perdagangan yang tengah disimplikasi guna mendongkrak arus investasi dan jumlah pengajuan surat tanda pendaftaran waralaba (SPTW).
 
Aturan-aturan tersebut yakni Permendag No.53/2012 tentang Penyelenggaraa Waralaba, Permendag No.68/2012 tentang Waralaba dan Jenis usaha Toko Modern, Permendag No.7/ 2013 tentang Kemitraan Waralaba, dan Permendag No.70/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perlu dikeluarkan regulasi dalam waktu dekat akan kami terbitkan, kenapa ditunda-tunda kalau sudah final," kata Karyanto saat membuka pameran waralaba di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.
 
Menurut Karyanto kemudahan bagi pengusaha lokal berkembang ini penting di tengah ancaman pelambatan ekonomi dunia. Kehadiran bisnis waralaba pun bakal memperkuat agar terus melahirkan kesejahteraan di masyarakat.
 
"Kami akan terus mendukung pertumbuhan waralaba dengan perizinan yang semakin disederhanakan. Pelaku waralaba jika ada yang perlu kita ubah, akan kita ubah dengan dukungan simplifikasi," ujarnya.
 
Dalam revisi yang dilakukan, rencananya pemberi waralaba bakal diperbolehkan untuk menunjuk lebih dari satu penerima waralaba, tetapi dengan pembagian wilayah yang sudah disetujui dalam perjanjian usaha waralaba. Dengan aturan master franchise agreement tersebut, pemberi waralaba dari luar negeri bisa ditanyai ketika hanya memberikan hak atau lisensi kepada satu penerima waralaba saja.
 
Pemerintah juga bakal menghapus aturan mandatori penggunaan 80 persen produk dalam negeri untuk bahan baku, peralatan, dan barang dagangan waralaba. Selain itu, pelaku usaha waralaba akan diimbau untuk mengutamakan pengolahan bahan baku dari dalam negeri.
 
Karyanto menambahkan masyarakat yang ingin meningkatkan pendapatan juga bisa segera mulai menekuni bisnis waralaba. Selain izin di dalam negeri, dorongan untuk bisa berekspansi ke luar negeri juga didukung dengan pemanfaatan atase perdagangan dan Indonesia Promotions Center (ITPC) di berbagai negara.
 
"Pemula silakan bergabung, pengembangan waralaba di luar negri, kami siap, atase perdagangan dan ITPC akan berikan layanan bila ingin mengembangkan seperti Rumah Makan Padang tidak hanya di Malaysia tapi bisa juga di Arab Saudi," ungkapnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif