ilustrasi. Foto: MI/MOHAMAD IRFAN.
ilustrasi. Foto: MI/MOHAMAD IRFAN.

Hipmi Dukung Inpres Percepatan Kemudahan Berusaha

Ekonomi kemudahan berusaha
Antara • 08 Desember 2019 16:35
Jakarta: Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendukung langkah Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
 
Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H.Maming berharap dengan Inpres tersebut tidak ada lagi kementerian yang membuat regulasi baru yang menghambat kecepatan pertumbuhan dunia usaha.
 
"Kementerian dan lembaga harus legowo, sebab ini Instruksi Presiden. Dan Presiden tidak asal memberi instruksi. Tentu ada alasan yang jelas. Selama dengan berserakannya perizinan di mana-mana malah membuat investor dan dunia usaha kesulitan memulai usaha. Kita makin kalah cepat dari negara-negara lain," katanya dikutip dari Antara, Minggu 8 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Maming mengimbau semua kementerian dan lembaga legowo sebagian kewenangannya diambil oleh Presiden dan diserahkan kepada BKPM. Ia juga mengingatkan setelah Inpres itu terbit, tidak ada lagi kementerian lain yang seenaknya mengeluarkan regulasi baru.
 
"Yang ujungnya manifestasi baru dari perizinan di berbagai kementerian. Jangan ada lagi 'kreativitas' di kementerian dan lembaga yang membuat pengusaha menjadi tersandera ulang dengan ketidakpastian. Sudahlah! Praktik-praktik begitu sudah ketinggalan zaman," papar Maming.
 
Maming mengatakan Indonesia saat ini harus memperbaiki kemudahan berusaha. Sebagaimana diketahui peringkat EODB Indonesia sempat membaik. Semula peringkat EODB Indonesia berada di peringkat 129 dari 190 negara. Kemudian, naik berada di peringkat ke-73 pada 2018. Lalu stagnan di posisi tersebut pada 2019.
 
"Kami tentunya senang sekali dengan Inpres ini. Kami akan bantu pemerintah menyosialisasikan," imbuhnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif