"Jika kita bisa memiliki win-win solution kenapa tidak. Rencana boikot itu saling merugikan satu sama lain," katanya saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019.
Menurutnya akan lebih bijak bila Indonesia menggugat Uni Eropa ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) WTO. Gugatan tersebut merupakan solusi terbaik dalam mengatasi perselisihan terkait kebijakan Renewable Energy Derective (RED) II yang mengembargo ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
"Saya pikir jika ada ketidaksepakatan dalam perdagangan, itu harus ditentang di WTO. Itu jalan yang benar. Dan kami percaya di mana pun di dunia, jika ada perselisihan dagang, itu harus diselesaikan dengan cara yang tepat yaitu WTO," ungkap dia.
Ia pun berharap perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) tetap berlanjut. Sebab, investasi UE di Indonesia telah menyerap sedikitnya 1,1 miliar pekerja.
"Perusahaan-perusahaan Eropa mempekerjakan lebih dari 1,1 miliar orang di sini. Tapi ini bukan tentang perbandingan kekuatan, itu saling menguntungkan. Jika ada lebih banyak investasi, akan ada lebih banyak pekerjaan di sini," pungkas dia.
Pemerintah sebelumnya mengancam akan memboikot produk Uni Eropa (UE) bila kebijakan Renewable Energy Derective (RED) II terkait embargo ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) diberlakukan. Ancaman tersebut berlaku untuk seluruh produk yang biasa dimpor dari Uni Eropa termasuk pesawat, bus dan kereta api.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan larangan ekspor minyak sawit bisa membuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa memburuk. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu mengimpor terbesar dari Eropa khususnya moda transportasi.
"Banyak juga produk Eropa yang bisa bermasalah, seperti truk, bus pertanian, kereta api dari Polandia, kami juga banyak pesawat terbang yang diimpor dari sana," kata Luhut.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terlebih dahulu akan menggugat Uni Eropa ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) WTO jika embargo ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) resmi diberlakukan.
"Kita akan bawa ke WTO karena itu forumnya untuk bertengkar," kata Darmin.
Meski demikian, pemerintah masih menempuh langkah diplomasi agar hubugan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa tidak terganggu. Berbagai langkah telah dilakukan termasuk menggandeng negara-negara produsen minyak sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yakni Indonesia, Malaysia, dan Columbia untuk menolak RED II.
"Strategi komprehensifnya kita susah lakukan berbagai tindakan diplomatik dan lobi komunikasi," imbuh dia.
Amerika Serikat (AS) sebelumnya pernah menolak impor CPO dari Indonesia lantaran dianggap tidak ramah lingkungan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil Notice of Data Availability (NODA) melalui lembaga perlindungan lingkungan AS yaitu U.S. Environmental Protection Agency (USEPA atau EPA).
Lembaga tersebut menyatakan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia tidak memenuhi ketentuan minimum 20 persen ambang batas pengurangan emisi gas rumah kaca bahan baku untuk produk biodiesel dan renewable diesel.
Berdasarkan program Renewable Fuel Standard (RFS) yang diterapkan di AS. M. CPO Indonesia hanya berada pada level 11-17 persen, sehingga tidak memenuhi ketentuan RFS untuk dapat dikategorikan sebagai bahan bakar terbarukan yang efisien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
