Andi Widjajanto. Foto: Ramdani/MI
Andi Widjajanto. Foto: Ramdani/MI

Soal Dwelling Time, Seskab: Ada Indikasi Pengabaian Arahan Jokowi

Arif Hulwan • 19 Juni 2015 20:59
medcom.id, Jakarta: Upaya pencarian titik sumbat waktu tunggu kapal masuk pelabuhan (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok ditelusuri lewat potensi pengabaian perintah-perintah Presiden Joko Widodo di rapat soal itu. Pejabat yang terbukti mengabaikan akan dicopot.
 
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menjelaskan, pencarian pihak yang paling bertanggung jawab terkait tak adanya kemajuan pembenahan waktu tunggu itu sudah dilakukan lewat koordinasi antar kementerian/lembaga. Beberapa di antaranya telah dipanggil Presiden.
 
"Kami juga diminta untuk menelusuri dari ratas-ratas sebelumnya arahan-arahan Presiden apa saja tentang dwelling time dan dievaluasi apa yang seharusnya dilakukan oleh kementerian/lembaga," kata dia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan pencopotan (Plt) Dirjen Bea & Cukai Supraptono lantaran dianggap sebagai yang bertanggung jawab, Andi menepisnya. "Sudah enggak relevan lagi. Sudah ada TPA (tim penilai akhir) Dirjen Bea Cukai. Hasilnya sudah ada," ungkapnya.
 
Namun, ia enggan menyebut siapa yang bakal menduduki pucuk pimpinan kepabeanan itu. "Ditunggu saja Keppres-nya. Mestinya Keppres-nya hari ini siap untuk hari Senin (22/6) ditandantangan (Presiden)," kilahnya.
 
Posisi Dirjen Bea Cukai saat ini diduduki oleh Supraptono sebagai pelaksana tugas (Plt). Supraptono dilantik menggantikan Agung Kuswandono yang ditarik menjadi Deputi di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
 
Di tempat terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno menyerahkan soal evaluasi tersebut kepada Presiden. Termasuk jika bawahannya, Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino, ditunjuk sebagai yang paling bertanggungjawab dalam hal dwelling time itu.
 
"Tapi tentu kita juga lihat persoalannya ada dimana. Apa dasarnya sehingga itu terjadi. Kan satu proses seperti di pelabuhan yang bertanggung jawab banyak. Jadi enggak bisa dilihat dari satu sisi," jelasnya.
 
Ditemui di Istana Negara, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui adanya persoalan akut di Pelabuhan Tanjung Priok itu. Hal itu didasarkan atas pengalamannya selama menjadi pengusaha. Ia menilai wajar kemarahan presiden atas lambannya pelayanan pelabuhan itu.
 
"Lama dari dulu pelayanannya. Sejak saya masih jadi pengusaha, 15 tahun lalu kan begitu juga, situasi di Pelindo. Apalagi mau menjelang lebaran, puasa, ada lampu merah lah, ada lampu kuning lah," kata Zulkifli.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan