Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri pada acara penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Induk Tahun 2016-2017 antara Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN).
Dalam acara yang bertajuk "Perusahaan Sehat Karyawan Sejahtera" tersebut, Menaker Hanif menyatakan bahwa perkebunan Indonesia telah berhasil memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
"Hari ini kita menghadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Kita harus mengarahkan perkebunan menjadi BUMN yang tangguh", kata Menaker Hanif di ruang Tri Dharma, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta Selatan, Rabu, (6/1/2016).
Menaker Hanif menganalogikan, ketika pekerja berbicara kesejahteraan, mereka juga harus berbicara tentang kemampuan perusahaan. Serikat Pekerja di perusahaan juga harus rasional. "Dengan hal itu, industri perkebunan Indonesia akan semakin kokoh dan terus berkembang lebih baik" tambahnya.
Selain itu, Serikat Pekerja harus menjadikan perusahaan sebagai partner in proggres. Sebab, lanjut Menaker, basisnya bukan terletak pada power relation. Karena power relation sama halnya dengan adu kekuatan, kalau kalah mati, menang jumawa. Hak dan kewajiban antara Serikat Pekerja dan perusahaan harus berjalan beriringan.
"Di jaga terus hubungan industri yang kondusif ini," imbau Menaker.
Deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur dan logistik untuk menekan cost bertujuan untuk membantu meningkatkan daya saing perusahaan. Negara juga hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan, Rusunawa dan Rusunami dan beberapa kebijakan lain untuk pekerja.
"Tantangan hari ini seperti kesenjangan sosial dalam ketenagakerjaan antarsektor yang tinggi. Di sektor tertentu dari segi upah misalnya. Selain itu juga antara pekerja terampil dan tidak terampil, pekerja di kota dan di desa" ujarnya.
Sedangkan terkait kompetensi dan daya saing. Menaker berharap pekerja dan perusahaan sama-sama memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kompetensi. Disamping itu, pendidikan formal dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus sama-sama digenjot.
"Agar mereka memiliki akses untuk terus meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikasi" pungkas Menaker.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
