Ilustrasi. FOTO MI/Atet Dwi Permana.
Ilustrasi. FOTO MI/Atet Dwi Permana.

Administrasi Jadi Hambatan Penyatuan Tata Ruang Wilayah Jabodetabek

Gervin Nathaniel Purba • 02 Desember 2015 20:29
medcom.id, Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan masalah administrasi merupakan faktor penyebab akibat kurang optimalnya penyatuan tata ruang wilayah dalam konsep Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan sedikit masalah dalam penyatuan tata ruang langsung dianggap sebagai persoalan wilayah administrasi, seperti kasus pembuangan sampah yang terjadi baru-baru ini. 
 
"Tempat pembuangan sampah, seolah itu konflik Jakarta-Bekasi. Harusnya memandang suatu kawasan dikembangkan bersama," ujar Ferry di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Oleh sebab itu, pemerintah mengupayakan penyatuan konsep tersebut. Salah satu upayanya adalah mengusulkan adanya penyatuan upah minumum.
 
"Salah satu rekomendasi kami upah minimum itu satu. Bagaimana mungkin membedakan upah minimum pekerja tinggal Jakarta bekerja di Bekasi atau sebaliknya. Ketika ada kawasan memudahkan," jelasnya.
 
Ferry mengharapkan upaya ini dapat menyatukan pola pikir Jabodetabek. Karena menurutnya selama ini tak ada pemikiran sebagai sebuah kawasan Jabodetabek. 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan