Salah satu calon, Edy Setiadi mengatakan, restrukturisasi yang dilakukan oleh OJK demi menyelamatkan hak pemegang polis. Tercatat di asuransi tertua yang ada di Indonesia tersebut ada 6,5 juta pemegang polis yang harus dilindungi kepentingannya.
"Memang kalau ada permasalahan ya sukit juga. Karena anggaran dasar AJB Bumiputera tidak mengatur itu. Namun dalam Undang-Undang asuransi jelas, bilamana ada kesulitan yang belum jelas maka perlu dibentuk pengelola statuter," ujarnya di Komisi XI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 7 Juni 2017.
Dirinya menambahkan, jika tak dibentuk pengelola statuter maka OJK harus menyuntikan likuiditas kepada AJB Bumiputera. Sayangnya karena tidak ada aturan di OJK yang menyebutkan penyertaan likuiditas bagi perusahaan bermasalah, maka jalur pembentukan pengelola statuter menjadi pilihan yang rasional.
"Ke depan untuk mencegah itu terjadi lagi kami akan melihat kembali aturannya. Sekarang sudah hijau semua tapi ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Lebih sensitif terhadap perhitungan permodalan, rasio-rasio tertentu yang lebih rentan pada insurance itu sendiri," jelas dia.
Sementara itu calon lainnya, Hoesen mengatakan jika masalah yang ada di AJB Bumiputera tak selesai begitu saja. Sebab dengan status mutual atau usaha bersama, maka berpotensi menimbulkan gap antara aset dan kewajiban (premi dan klaim).
"Mutual itu pemegang polis pemegang saham, tidak seperti Perseroan Terbatas (PT). Pemegang saham PT nya beda dengan pemegang polisnya. Itu jadi persoalan cukup lama, masalahnya tidak sederhana, tidak bisa dijawab dengan satu dua kalimat ya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
