Perbankan Nasional Siap Ekspansi ke ASEAN
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Adwit)
Jakarta: Kemarin, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang protokol untuk melaksanakan paket komitmen keenam bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa (ASEAN framework agreement in services/AFAS).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai regulasi itu memberikan peluang bagi industri jasa keuangan nasional untuk melebarkan sayap di kawasan ASEAN. Itu termasuk dapat meningkatkan aspek perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan penetrasi perbankan nasional di pasar keuangan global relatif rendah lantaran dibatasi sejumlah aturan.

"Melalui protokol keenam dilandasi prinsip kesetaraan bagi perbankan nasional untuk bisa masuk ke negara ASEAN, dimulai dari Malaysia. UU ini diharapkan mendorong persaingan sehat dan mendorong pertumbuhan industri keuangan yang pada akhirnya memberi keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Seperti biaya yang semakin rendah," kata Sri Mulyani, ketika memberikan tanggapan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir berharap disetujuinya RUU itu dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga negara, berikut pelaku sektor jasa keuangan untuk mengimplementasikan sejumlah ketentuan.

"Kami mengharapkan dengan disetujuinya RUU ini memberikan keuntungan bagi Indonesia. Di antaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas produk jasa keuangan yang dimanfaatkan pelaku usaha sektor lain. Termasuk daya saing sektor jasa keuangan nasional yang semakin kuat," terang Achmad.

Sri Mulyani mengatakan pengesahan RUU ini masih harus diikuti langkah lanjutan agar lebih optimal. Wujud upaya mengoptimalkannya ialah dengan menjalin komunikasi dengan otoritas negara mitra guna memfasilitasi upaya perbankan nasional dalam rangka memasuki pasar ASEAN.

"Komunikasi akan dilakukan sampai level pemimpin tertinggi. Komunikasi dengan pelaku perbankan merupakan aspek penting dalam implementasi dan pengembangan kerja sama internasional jasa keuangan," katanya.

Seperti diketahui, seluruh menteri keuangan ASEAN, termasuk Indonesia, telah menandatangani dokumen protokol keenam AFAS pada Maret 2015 lalu. Selain itu, Bank Indonesia menyepakati ASEAN Banking Integration Network (ABIF) Guidelines yang menjadi panduan kerangka operasional integrasi perbankan di bawah payung MEA.

Tujuan ABIF menitikberatkan penyediaan akses pasar dan keleluasan beroperasi di negara anggota ASEAN bagi Qualified ASEAN Banks (QAB). Asas resiprokal menjadi salah satu prinsip utama yang menekankan akses pasar dan fleksibilitas operasional harus saling menguntungkan.

Wakil Direktur PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Herry Sidharta mengatakan, dengan telah disahkannya RUU AFAS, perbankan Indonesia bisa membuka cabang di kota di negara lain dan juga mendapatkan dana retail dan debitur retail. Selama ini, kata Herry, ada beberapa keterbatasan operasional bank nasional yang beroperasi di luar negeri.

"Kita di sana operasional kebanyakan terbatas di korporat, sedangkan bank asing di Indonesia bisa operasional penuh. Dengan adanya UU ini kendala tersebut diharapkan tidak ada lagi." (Media Indonesia)



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id