Pemerintah Berencana Revisi Biodiesel 20% untuk Sektor Nonsubsidi
Menko Perekonomian Darmin Nasution (MI/BARY FATHAHILAH)
Jakarta: Pemerintah berencana merevisi aturan biodiesel 20 persen (B20) atau bahan bakar nabati 20 persen untuk masuk ke sektor nonsubsidi atau non Public Service Obligation (PSO) seperti di otomotif dan alat berat di industri pertambangan. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tidak menampik untuk mengubah kebijakan tersebut maka harus ada beberapa pasal yang diubah dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2015. Namun, Darmin meyakini, perubahan dimaksud tidak memakan waktu yang lama.

"B20 kita sebagian besar masih digunakan untuk PSO saja. Nah kita ingin memperluasnya untuk masuk ke non PSO," ungkap Darmin, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Darmin menilai perubahan kebijakan tersebut nantinya secara tidak langsung memberi dampak positif terhadap neraca perdagangan di mana Januari hingga Mei 2018 mengalami defisit sebesar USD2,8 miliar. Adapun sektor yang berperan membuat neraca perdagangan defisit adalah sektor migas.

"Kita berharap impor BBM akan terpengaruh (dengan adanya revisi biodiesel 20 persen ke sektor non PSO) dan akan berkurang walaupun belum hilang," kata Darmin.

Di sisi lain, Darmin berharap, upaya Bank Indonesia (BI) yang telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen dapat mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia. Jika defisit tertekan, diyakini bisa memberi efek positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah.

"Kita percaya bahwa tekanan yang agak besar belakang ini terhadap mata uang kita salah satu karena faktor eksternal dan karena defisit ini," pungkasnya.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id