Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
Ilustrasi. (FOTO: dok MI)

Menkeu Beberkan Temuan BPKP soal Defisit BPJS Kesehatan

Ekonomi bpjs kesehatan
Desi Angriani • 21 Agustus 2019 15:35
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Audit tersebut dilakukan pada 23 ribu puskesmas, 2.400 rumah sakit dan 25.528 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.
 
Ani menyebut defisit BPJS Kesehatan bersumber dari masalah kepesertaan, penerima iuran, biaya manfaat hingga strategic purchase atau hubungan BPJS Kesehatan dengan provider.
 
"Apabila kita menginginkan program jaminan ini, ada masalah kepesertaan, penerimaan iuran, biaya manfaat dan hubungan BPJS Kesehatan," ujar Ani sapannya dalam rapat kerja di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, masih ada badan usaha yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di sisi lain, banyak perusahaan mengurangi jumlah kepesertaan karyawannya maupun melaporkan gaji karyawan di bawah yang semestinya.
 
"Badan usaha yang melaporkan gaji karyawannya direndahkan karena mesti bayar lima persen dari kepesertan pegawainya," ungkap dia.
 
Selanjutnya, tingkat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan belum mencapai 60 persen sejak 2014 lalu. Hal itu seiring permasalahan validitas dan integritas akibat pemindahan sistem dari askes Jamkesda ke BPJS Kesehatan.
 
Misalnya, nomor induk kependudukan salah, NIK ganda, hingga peserta yang seharusnya tidak masuk ke kelompok miskin.
 
"PBI yang seharusnya masuk tidak masuk, begitu sebaliknya. Ada jumlah validitas berapa juta yang tidak ditemukan NIKnya," tambah Ani.
 
Sementara di bidang strategic purchasing, terdapat klasifikasi rumah sakit yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Adapula misreading, upcoding, klaim ganda, maupun klaim peserta dengan status meninggal oleh bukan peserta aktif.
 
"Kita akan monitor hingga 2019, akan clean untuk keseluruhan," pungkasnya.
 
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp1,9 triliun pada 2014. Jumlah itu meningkat menjadi Rp9,4 triliun pada 2015, dan Rp6,7 triliun pada 2016. Lalu defisit BPJS Kesehatan membengkak dua kali lipat menjadi Rp13,8 triliun pada 2017 dan di 2018 defisitnya menjadi Rp19,4 triliun.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif