Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Pelaku Usaha Privat Diizinkan Simpan Data di Luar Negeri

Ekonomi investor
Media Indonesia • 05 November 2019 10:00
Jakarta: Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dinilai memberikan kejelasan dan kepastian kepada para pelaku usaha.
 
"Secara garis besar kami mencermati PP No 71 Tahun 2019 memberikan kejelasan bagi para pelaku usaha," ujar pakar hukum Eka Wahyuning di Jakarta, Senin, 4 November 2019.
 
Eka menjelaskan sebelumnya para pelaku usaha dan penyelenggara sistem serta transaksi elektronik kebingungan soal apakah mereka masuk ke publik atau privat.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, lanjut dia, dengan adanya PP ini sudah lebih jelas definisi publik dan privatnya karena ini akan berdampak pada kewajiban-kewajiban lain pelaku usaha seperti pendaftaran.
 
Terkait dengan penyimpanan data, dalam PP 71/2019 dijelaskan bahwa kewajiban untuk menyimpan data di Indonesia itu berlaku bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik.
 
Meski memang sepertinya PP ini juga memberikan ruang buat PSE publik untuk menyimpan di server luar negeri, dengan kondisi ketiadaan teknologi atau tak tersedianya teknologi di dalam negeri.
 
Namun, untuk pelaku usaha privat diberikan pilihan boleh menyimpan data di server Indonesia atau boleh di luar negeri. Bagi pelaku usaha, hal itu mungkin dapat mengurangi keragu-raguan selama ini, terutama mungkin buat usaha-usaha yang sulit untuk menyimpan data-data di server dalam negeri.
 
"Pemerintah juga memberikan pakem-pakem. Kalau saya melihat bahwa pemerintah punya hak akses untuk pengawasan dan sebagainya terhadap data-data yang disimpan di server luar negeri. Jadi, buat pelaku usaha ini lebih punya kepastian hukum," kata Eka.
 
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Regulasi itu menjadi revisi dari Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012.
 
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani P menegaskan kepada para pelaku usaha agar dapat bekerja sama dengan memperhatikan PP ini.
 
"Jika ada perusahaan yang tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan, akan diblokir dari Indonesia dan jika mereka tetap menjalankan usahanya, hal tersebut ialah ilegal," tegasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif