Pekerja Indonesia. Foto : MI/Barry H.
Pekerja Indonesia. Foto : MI/Barry H.

Kesuksesan Kartu Prakerja Perlu Libatkan Banyak Pihak

Nia Deviyana • 07 Oktober 2019 16:03
Jakarta: Kartu prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2020 mengambil dana dari Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp10 triliun. Namun, keberhasilan program ini dinilai bukan dari besaran anggaran, tetapi dari kontribusi semua pihak.
 
"Pemerintah tidak bisa kerja sendirian. Karena anggaran terbatas, butuh kolaborasi dari industri, kampus, komunitas agar semua berdaya. Kalau hanya pemerintah yang bekerja, Rp10 triliun seperti menggarami lautan," ujar Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi saat berbincang di acara Metro Pagi PrimeTime di Studio Metro TV, Kedoya, Senin, 7 Oktober 2019.
 
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan kartu prakerja merupakan insentif sebesar Rp300 ribu-Rp500 ribu kepada pengangguran yang mengikuti pelatihan dalam kurun waktu maksimal tiga bulan. Fithra menilai untuk menyukseskan program ini, kategori pengangguran yang layak mendapatkan program ini juga mesti diperjelas.

"Misalnya kelompok usia produktif, harus diseleksi apakah menunjukkan keseriusan mencari kerja. Yang menerima fasilitas juga harus ada hasilnya, kalau tidak ya tidak diprioritaskan lagi sehingga tidak ada moral hazard," paparnya.
 
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia mengalami tren penurunan, yakni 2016 sebanyak 5,5 persen, turun menjadi 5,33 persen pada 2017, kemudian 5,13 pada 2018, dan 5,01 pada 2019.
 
"Artinya, penyerapan tenaga kerja sudah cukup baik," pungkasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan