Ilustrasi pengguna e-commerce. (Foto: AFP).
Ilustrasi pengguna e-commerce. (Foto: AFP).

Pajak Bijak bagi e-Commerce

Ekonomi pajak e-commerce
28 Januari 2019 07:42
Jakarta: Industri perdagangan melalui sistem elektronik alias e-commerce di Indonesia tampaknya semakin cemerlang pada tahun babi tanah. Prediksi McKinsey, pertumbuhan e-commerce di Nusantara melonjak delapan kali lipat, dari total belanja online atau dalam jaringan (daring) sebesar USD8 miliar di 2017 menjadi USD65 miliar di 2020.
 
Penetrasi belanja dari masyarakat juga diproyeksikan meningkat menjadi 83 persen dari total pengguna internet atau tumbuh sekitar sembilan persen jika dibandingkan dengan 2017. Country Head of Shopback Indonesia Indra Yonathan meyakini tahun ini pelaku e-commerce semakin gencar menghadirkan inovasi untuk menggaet konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama.
 
Perang potongan harga serta promo lain tetap mewarnai e-commerce. Selain itu, gamifikasi pada aplikasi e-commerce digadang-gadang semakin banyak bermunculan untuk meningkatkan daily active users platform tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Karena itu, wajar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan melirik pasar gemuk e-commerce melalui PMK 210 yang efektif pada 1 April 2019.
 
"Aturan pajak e-commerce memang masih mendatangkan pro-kontra bagi para pelaku. Tapi, jika peraturan tersebut disosialisasikan dengan baik dan diterapkan secara adil, ini akan memperjelas laju industri e-commerce di Indonesia," tegas Yonathan dalam rilis yang diterima, akhir pekan lalu.
 
Ia pun optimistis perdagangan melalui media sosial akan mulai menurun. Dalihnya, nilai jual produk lokal yang cukup tinggi pada Harbolnas tahun lalu membuat UMKM percaya diri mampu mengembangkan usaha bersama e-commerce.
 
Selain itu, kemudahan pendataan pemesanan serta marketing budget yang secara tidak langsung diberikan e-commerce juga menjadi dorongan. Hal itu setidaknya menangkis kekhawatiran bahwa mereka akan pindah berjualan ke media sosial ketimbang e-commerce saat pajak itu berlaku.
 


 
Pengawasan
 
Para pelaku usaha luar jaringan (luring) atau offline sangat mendukung supaya pemerintah mempercepat penerapan pajak di sektor daring.
 
"Dalam berniaga di Indonesia semua harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Ini karena barang yang mereka jual (di e-commerce) sama dengan kami. Nah, kenapa mereka tidak bayar pajak, sedangkan kami bayar?" tutur Vice President Corporate Communications Transmart Carrefour, Satria Hamid, saat dihubungi, Kamis, 24 Januari 2019.
 
Satria juga berharap pemerintah mengatur pengawasan barang-barang yang didagangkan secara daring soalnya aturan penjualan barang elektronik di pasar konvensional sangat rigid. Produk harus ada manual garansi dalam bahasa Indonesia dan memiliki service center.
 
"Apakah yang online juga sama begitu? Pemerintah juga harus dapat mengawasi peredaran barang dan jasa ke arah sistem pelaku usaha yang bergerak di bidang ritel online," tambah Satria.
 
Menurutnya, penegakan aturan itu membuat iklim usaha menjadi sehat. Perusahaan ritel sejatinya tidak khawatir dengan kehadiran e-commerce karena hal itu merupakan perkembangan zaman yang tidak dapat terelakkan. Apalagi, infrastruktur mendukung perkembangannya.
 
"Hanya, setidaknya perlu dipikirkan langkah-langkah untuk mereka dikenai pajak yang normatif karena hal itu juga akan memberikan pemasukan kepada negara," ulasnya.
 
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (Idea) Ignatius Untung, menyoroti pengenaan pajak bagi pedagang di media sosial. "Kami ingin tahu rencana aksi aturan itu untuk media sosial. Jangan sampai tajam ke kami, tapi tumpul ke media sosial. Padahal, marketplace ini punya lokal dan media sosial punya asing," pungkas Untung. (Media Indonesia)
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif