"Rekan-rekan di daerah sudah ada kesadaran dan semangat bersama untuk bisa menyesuaikan menuju pada One Map Policy," ujar Moeldoko dikutip dari Antara, Selasa, 11 Desember 2018.
Dia juga mengapresiasi bahwa menurut informasi dari Kepala Badan Informasi Geospasial, saat ini pemerintah-pemerintah daerah berlomba-lomba dalam menyiapkan data-data lebih akurat kendati menggunakan APBD.
"Ada kesadaran yang paling penting, jadi tidak hanya mengandalkan (pemerintah) pusat tapi di daerah-daerah sudah berlomba-lomba membuat mapping tersebut," kata Moeldoko usai memberikan penghargaan Bhumandala Award.
Program Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu agenda prioritas Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Manfaat dari kebijakan ini di antaranya adalah mendukung online single submission untuk kemudahan dan kepastian investasi, mendukung kebijakan reformasi agraria, pehutanan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari, mendukung penyediaan lahan untuk proyek strategis nasional, serta mendukung perbaikan kualitas rencana tata ruang dan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan.
Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Jakarta, Selasa.
"Dengan Kebijakan Satu Peta ini, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa diselesaikan," kata Presiden Jokowi.
Ia menyebutkan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah imaka a semakin sadar di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Ia mencontohkan di Kalimantan 19,3 persen wilayah itu masih ada tumpang tindih pemanfaatan lahan. Kepala Negara menyebutkan adanya penyatuan peta merupakan kemajuan. Ada ini ada 83 peta tematik dari 85 peta tematik sudah diintegrasikan dan dikompilasi.
Badan Informasi Geospasial bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan Kebijakan Satu Peta bisa keluar pada 2018. Konsep kebijakan satu peta meliputi satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tidak hanya berdampak pada kepastian investasi, juga pencegahan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, permasalahan kependudukan (transmigrasi) dan data lainnya yang harus mengacu pada satu peta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
